Cuaca
Memuat cuaca...
Polri

ALIRAN DANA TAMBANG RP167,23 TRILIUN JADI SOROTAN, AGUS FLORES DESAK JARINGAN ILEGAL DI KALIMANTAN DIUSUT

ALIRAN DANA TAMBANG RP167,23 TRILIUN JADI SOROTAN, AGUS FLORES DESAK JARINGAN ILEGAL DI KALIMANTAN DIUSUT
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 20 NOVEMBER 2026, -  Dugaan praktik pertambangan ilegal di Indonesia kembali menjadi perhatian serius. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap hasil analisis intelijen keuangan sektor pertambangan selama semester I 2026 dengan nilai dugaan tindak pidana mencapai Rp167,23 triliun.

 

PPATK telah menyampaikan 15 produk intelijen keuangan terkait sektor pertambangan kepada aparat penegak hukum. Temuan tersebut menjadi perhatian karena jaringan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal tersebar terutama di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

 

Gempur rokok

Sejumlah komoditas yang menjadi sorotan meliputi emas, pasir timah, batu bara, serta berbagai jenis mineral lainnya.

 

PENGGUNAAN PERUSAHAAN DAN REKENING JADI PERHATIAN

 

PPATK juga menyoroti dugaan penggunaan perusahaan, dokumen, rekening pribadi, serta pihak perantara dalam rantai perdagangan hasil pertambangan.

 

Pola tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui asal-usul dana, aliran transaksi, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.

 

Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari aktivitas penggalian di lokasi tambang. Penelusuran harus mencakup rantai perdagangan, mulai dari pemodal, pengelola, penampung, pengangkut, hingga pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan hasil tambang apabila ditemukan bukti pelanggaran.

 

AGUS FLORES: JANGAN HANYA PENAMBANG KECIL YANG DIPERIKSA

 

Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara, Raden Mas MH Agus Rugiarto, S.H., M.H. (Agus Flores), yang dikenal dengan julukan Sultan Besuki, menegaskan bahwa temuan PPATK harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

 

Menurut Agus Flores, pengusutan dugaan pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada pekerja yang berada di lokasi tambang. Aparat perlu menelusuri siapa pemodalnya, siapa yang mengendalikan operasional, serta ke mana hasil penjualan tambang tersebut mengalir.

 

"Jangan hanya penambang kecil yang diperiksa. Kalau ada pemodal, pengendali, penampung, dan jaringan perdagangan yang terbukti terlibat, semuanya harus ditelusuri dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai pelaku di lapangan ditindak, sementara pihak yang menikmati keuntungan justru tidak tersentuh," tegas Agus Flores.

 

Ia juga mendorong agar hasil analisis PPATK ditindaklanjuti secara serius melalui koordinasi antarlembaga, sehingga asal-usul transaksi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dapat diketahui secara terang.

 

KALIMANTAN MEMBUTUHKAN PENGAWASAN SERIUS

 

Agus Flores menilai Kalimantan membutuhkan pengawasan lebih ketat terhadap legalitas perizinan, aktivitas operasional, penggunaan alat berat, serta jalur distribusi hasil tambang.

 

Ia mengajak wartawan dan masyarakat ikut mengawal persoalan tersebut melalui pemberitaan yang berdasarkan fakta, dokumentasi lapangan, dan konfirmasi kepada instansi terkait.

 

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum.

 

PENEGAKAN HUKUM JANGAN BERHENTI DI LOKASI TAMBANG

 

Nilai Rp167,23 triliun dalam analisis dugaan tindak pidana tersebut menjadi perhatian besar bagi pengawasan sektor pertambangan nasional. Angka itu bukan berarti seluruhnya telah ditetapkan sebagai kerugian negara atau hasil kejahatan yang terbukti.

 

Karena itu, diperlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum agar setiap pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

 

Agus Flores menegaskan, pengawasan pertambangan harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.

 

"Negara tidak boleh kalah dalam mengawasi kekayaan alamnya. Kalimantan harus dijaga. Jika ditemukan pelanggaran, usut sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan kekayaan alam hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat dan lingkungan yang menanggung akibatnya," tutup Agus Flores.

(Maha) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">