KAPOLDA JAWA TIMUR BERSIKAP TEGAS: JANGAN ADA PRAKTIK “ADA UANG, PERKARA LEPAS”! DUGAAN PERMINTAAN UANG DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA.
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Jakarta, 14 NOVEMBER 2026, -
Kapolda Jawa Timur diminta memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum anggota kepolisian dalam penanganan perkara narkoba, khususnya dugaan permintaan sejumlah uang dengan imbalan perkara dihentikan, tersangka dilepaskan, atau barang bukti dikembalikan.
Keluhan tersebut disebut diterima dari sejumlah pihak yang mengaku mengalami maupun mengetahui dugaan praktik serupa. Informasi ini perlu menjadi perhatian serius pimpinan Polda Jawa Timur agar tidak berkembang menjadi persoalan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa perkara narkoba dapat diselesaikan melalui transaksi uang. Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak cukup bukti, hak hukum seseorang harus dipenuhi melalui mekanisme resmi, bukan melalui kesepakatan finansial.
**HUKUM BUKAN BARANG DAGANGAN!**
Dugaan pola "ada uang, perkara lepas" merupakan persoalan serius apabila terbukti terjadi. Terlebih jika terdapat dugaan pengembalian barang bukti atau pelepasan seseorang melalui kesepakatan di luar prosedur hukum.
Kapolda Jawa Timur diharapkan memastikan seluruh jajaran memahami bahwa kewenangan kepolisian merupakan amanah untuk menegakkan hukum, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.
Pemberantasan narkoba harus dilaksanakan dengan profesionalisme, transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Jangan sampai upaya memberantas narkotika justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mempermainkan proses hukum.
**PENGAWASAN INTERNAL HARUS BERJALAN**
Untuk menjawab keluhan masyarakat, Polda Jawa Timur perlu membuka ruang pengaduan yang aman serta menindaklanjuti setiap laporan secara objektif dan transparan.
Pemeriksaan perlu mencakup komunikasi, dugaan aliran uang, administrasi penanganan perkara, status barang bukti, hingga dasar hukum apabila seseorang dilepaskan.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan, baik melalui proses etik maupun pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
Masyarakat juga diharapkan berani melapor dengan menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
**AGUS FLORES, SULTAN BESUKI: JANGAN ADA TEMPAT BAGI OKNUM YANG MEMPERJUALBELIKAN HUKUM!**
Agus Flores, Sultan Besuki sekaligus Ketua Umum Fast Respon, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari integritas aparat penegak hukum itu sendiri.
"Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa perkara narkoba bisa selesai hanya karena ada uang. Kalau memang terbukti ada oknum meminta uang dengan imbalan melepaskan tersangka atau mengembalikan barang bukti, itu harus diperiksa secara serius dan ditindak sesuai hukum," tegas Agus Flores.
Menurutnya, Kapolda Jawa Timur harus memastikan pengawasan terhadap seluruh jajarannya berjalan maksimal. Jangan sampai kerja keras anggota kepolisian yang benar-benar berjuang memberantas narkoba tercoreng akibat dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu.
"Saya percaya masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan tulus dan profesional. Namun, kalau ada yang menyalahgunakan kewenangan, jangan dilindungi. Periksa, buktikan, dan tindak tegas sesuai aturan!"
Agus Flores juga mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat transaksi.
"Kalau tidak cukup bukti, lepaskan sesuai prosedur hukum. Kalau terbukti bersalah, proses sesuai ketentuan. Jangan ada cerita ada uang kemudian perkara lepas. Hukum bukan barang dagangan!"
**JAGA KEHORMATAN INSTITUSI, KEMBALIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**
Agus Flores berharap Kapolda Jawa Timur menjadikan setiap keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pintu masuk untuk membersihkan segala bentuk penyimpangan dalam penanganan perkara narkoba.
Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang uang, jabatan, maupun hubungan.
"Polri harus menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan tempat masyarakat merasa harus membayar agar mendapatkan kebebasan. Kawan tetap kawan, hukum tetap hukum," tutup Agus Flores.
(Maha/Jok)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
