KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO LARANG SELURUH ANGGOTA POLRI GUNAKAN VAPE, PELANGGAR TERANCAM SANKSI DISIPLIN HINGGA PIDANA, AGUS FLORES: DISIPLIN INTERNAL POLRI HARUS DIMULAI DARI KETELADANAN ANGGOTA
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 9 NOVEMBER 2026 Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menerbitkan kebijakan tegas berupa larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mulai berlaku sejak 30 Oktober 2026.
Larangan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik anggota kepolisian maupun ASN Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.
Tidak hanya di lingkungan kedinasan, ketentuan tersebut juga berlaku ketika personel berada di luar lingkungan kerja.
ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI VAPE
Kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah pencegahan terhadap perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin beragam.
Polri menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana memasukkan atau menggunakan narkotika berbentuk cair yang dicampurkan ke dalam cartridge.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate, yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam melakukan pencegahan dari lingkungan internal terlebih dahulu.
Dengan demikian, pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga melalui pengawasan dan pembenahan internal institusi.
KAPOLRI TEGASKAN ADA SANKSI BAGI ANGGOTA YANG MELANGGAR
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa anggota yang terbukti melanggar larangan penggunaan vape akan dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggarannya.
Apabila pelanggaran berkaitan dengan penggunaan vape berisi bahan kimia yang dilarang, personel dapat dikenakan hukuman disiplin.
Namun, apabila ditemukan kandungan narkotika, anggota yang bersangkutan dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sekadar menjadi imbauan, melainkan aturan internal yang harus dipatuhi seluruh personel Polri.
AGUS FLORES: PEMBENAHAN INTERNAL HARUS MENJADI CONTOH
Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Raden Mas H. Agus Rugiarto Astrodiarjo, S.H., M.H., yang dikenal sebagai Agus Flores, menilai kebijakan Kapolri tersebut penting untuk menjadi bagian dari penguatan disiplin dan pengawasan internal Polri.
Menurut pandangan Agus Flores, institusi kepolisian harus mampu membangun keteladanan melalui kepatuhan anggotanya terhadap setiap aturan yang telah ditetapkan pimpinan.
Ia menekankan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keseriusan, konsistensi, dan kerja sama seluruh elemen bangsa.
Agus Flores juga berpandangan bahwa setiap anggota Polri harus menjaga integritas, menghindari perilaku yang berpotensi melanggar aturan, serta menunjukkan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.
Baginya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga berkaitan dengan bagaimana personel menjalankan disiplin dan tanggung jawab, baik ketika bertugas maupun di luar kedinasan.
FRN DORONG PENGAWASAN DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN
FRN Counter Polri mendorong jajaran Propam di seluruh tingkatan untuk melaksanakan pengawasan secara konsisten terhadap penerapan Surat Edaran Kapolri tersebut.
Pengawasan diharapkan berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.
Polri juga telah membuka ruang pengawasan masyarakat. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dapat menyampaikan laporan melalui layanan 110, QR Code Propam, maupun Propam di tingkat Polda dan Polres.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengawasan internal sekaligus memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga profesionalitas kepolisian.
POLRI HARUS MENJADI TELADAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA
Kebijakan larangan vape ini menjadi salah satu bentuk langkah pencegahan yang dimulai dari lingkungan internal Polri.
Agus Flores berharap seluruh jajaran kepolisian dapat mematuhi kebijakan Kapolri dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya disiplin institusi.
Menurutnya, menjaga marwah Polri bukan hanya melalui keberhasilan mengungkap kasus kejahatan, tetapi juga melalui keteladanan, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan pengawasan yang konsisten, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
