KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO PERINTAHKAN PENINDAKAN TEGAS TERHADAP CALO DAN PUNGLI LOWONGAN KERJA: JANGAN PERMAINKAN HARAPAN RAKYAT!
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Jakarta .11 NOVEMBER 2026, -
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja yang selama ini meresahkan masyarakat.
Kapolri menginstruksikan jajaran Polri untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan sebagai kesempatan mencari keuntungan pribadi.
Praktik percaloan tenaga kerja bukan persoalan sepele. Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan, masih terdapat oknum yang diduga menawarkan janji kelulusan seleksi, menjanjikan posisi tertentu, bahkan meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan perusahaan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam perekrutan.
Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat. Pencari kerja yang seharusnya mendapatkan kesempatan secara adil justru berpotensi menjadi korban penipuan, pemerasan, dan pungutan ilegal.
KAPOLRI: MASYARAKAT JANGAN TAKUT MELAPOR
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan apabila menemukan praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Polri mendorong masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi, termasuk layanan Call Center 110, Bhabinkamtibmas, dan kantor kepolisian terdekat.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan Polri yang responsif terhadap persoalan nyata masyarakat.
Kapolri juga meminta jajaran terkait, termasuk Kabareskrim dan para Kapolda, untuk melakukan langkah konkret dalam memberantas praktik tersebut.
CALO TENAGA KERJA HARUS DITELUSURI HINGGA KE AKARNYA
Pemberantasan percaloan tidak cukup dilakukan dengan menindak orang yang menerima uang secara langsung. Apabila ditemukan indikasi adanya jaringan, keterlibatan oknum tertentu, atau pihak yang mengendalikan praktik tersebut, penyidik perlu menelusurinya berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Modus yang harus diwaspadai antara lain:
1. Meminta uang dengan menjanjikan kelulusan seleksi pekerjaan.
2. Mengaku sebagai orang dalam perusahaan atau memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu.
3. Menawarkan pekerjaan dengan imbalan sejumlah uang di luar ketentuan resmi.
4. Meminta biaya administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menggunakan identitas perusahaan atau lembaga secara tidak sah untuk menipu pencari kerja.
Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua proses perekrutan yang melibatkan biaya otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur penipuan, pemerasan, pungutan ilegal, atau tindak pidana lainnya, aparat harus menindaklanjutinya secara profesional.
PROGRAM POLIRAN MENJADI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Langkah Kapolri tersebut juga sejalan dengan peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Bandung.
Program ini diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha, memperluas akses kesempatan kerja, serta membangun kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan perusahaan.
Melalui program tersebut, Polri tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga mengambil bagian dalam menjawab persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Keberhasilan program POLIRAN tentu harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan pencari kerja, termasuk transparansi informasi lowongan, akses yang adil, dan terbukanya kesempatan memperoleh pekerjaan tanpa praktik percaloan.
PENEGAKAN HUKUM HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN
Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memastikan instruksi pemberantasan calo dan pungli tidak berhenti sebagai imbauan maupun kegiatan seremonial.
Diperlukan pengawasan berkelanjutan, keberanian masyarakat untuk melapor, serta keseriusan aparat dalam memproses setiap pengaduan yang disertai bukti.
Perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab menjaga proses perekrutan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kesempatan kerja yang terbuka, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
JANGAN JADIKAN PENGANGGURAN SEBAGAI LADANG KEUNTUNGAN. JANGAN JUAL JANJI KELULUSAN. HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN KESEMPATAN KERJA HARUS DILINDUNGI!
Agus Flores Ketua Umum FAST RESPON COUNTER POLRI NUSANTARA
Mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan demi melindungi kepentingan masyarakat.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
