Cuaca
Memuat cuaca...
Polri

KAPOLRI SUYUDI SIAPKAN BARESKRIM DAN BAINTELKAM, POLRI PETAKAN IUP TAMBANG PRIORITAS PENERTIBAN: PRAKTIK ILEGAL TAK BOLEH LAGI MERUGIKAN NEGARA

KAPOLRI SUYUDI SIAPKAN BARESKRIM DAN BAINTELKAM, POLRI PETAKAN IUP TAMBANG PRIORITAS PENERTIBAN: PRAKTIK ILEGAL TAK BOLEH LAGI MERUGIKAN NEGARA
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 18 NOVEMBER 2026, - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penertiban sektor pertambangan di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pendataan dan pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

 

Langkah tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.

 

Gempur rokok

Kapolri Suyudi menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan untuk menentukan perusahaan maupun aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban.

 

" tentunya nanti akan kita datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa saja yang akan kita target," demikian penjelasan Kapolri saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

 

Polri Tegaskan Tambang Ilegal Harus Ditertibkan

 

Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan membiarkan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara.

 

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara tegas, profesional, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Namun, Kapolri juga memberikan penegasan bahwa perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal harus mendapatkan pengawalan dan perlindungan hukum.

 

Hal tersebut penting agar upaya penertiban tidak justru menghambat iklim investasi yang sehat di Indonesia.

 

Dengan demikian, Polri memiliki dua tanggung jawab penting, yakni menindak aktivitas pertambangan yang melanggar hukum sekaligus memastikan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman.

 

 Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto

 

Langkah Kapolri tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan dapat dinikmati negara.

 

Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan bangsa Indonesia.

 

Arahan tersebut menjadi perhatian serius dalam pengawasan sektor pertambangan, termasuk memastikan kesesuaian antara perizinan, aktivitas produksi, pelaporan hasil tambang, dan kontribusinya terhadap negara.

 

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan

 

Persoalan pertambangan bukan hanya berkaitan dengan kegiatan penggalian mineral dan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat persoalan perizinan, pengawasan produksi, kewajiban terhadap negara, dampak lingkungan, hingga potensi kerugian masyarakat.

 

Karena itu, pemetaan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan secara lebih terarah.

 

Penanganan harus dilakukan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai hukum, sementara perusahaan yang menjalankan kegiatan secara sah tidak boleh dirugikan oleh tindakan yang tidak proporsional.

 

Momentum Membenahi Tata Kelola Pertambangan Indonesia

 

Langkah yang disiapkan Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional.

 

Masyarakat berharap pemetaan tersebut tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan nyata dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.

 

Kekayaan alam Indonesia merupakan amanah konstitusi yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

 

Pada akhirnya, ketegasan penegakan hukum, transparansi pengelolaan IUP, serta perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan beriringan.

 

Pesannya jelas: tambang yang legal harus dilindungi, sedangkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara harus ditertibkan. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat justru menanggung kerugiannya.

 

(Maha) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">