Cuaca
Memuat cuaca...
Polri

KARTU AS KEKUASAAN ADA DI TANGAN SIAPA? JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO DAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO, UJIAN BESAR KEPEMIMPINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

KARTU AS KEKUASAAN ADA DI TANGAN SIAPA? JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO DAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO, UJIAN BESAR KEPEMIMPINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 9 NOVEMBER 2026, - 

Gempur rokok

Sebuah ilustrasi yang menampilkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Presiden Prabowo Subianto, dengan simbol kartu AS di bagian tengah, menghadirkan pesan yang menarik untuk direnungkan. Bukan sekadar persoalan siapa yang memegang kartu tertinggi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara.

 

Kartu AS sering dimaknai sebagai simbol kekuatan, keunggulan, dan penentu permainan. Namun, dalam kehidupan bernegara, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kartu tertinggi hingga melampaui hukum, konstitusi, maupun kepentingan rakyat.

 

Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin pemerintahan dan memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai konstitusi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memikul tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan Polri menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional.

 

PERTARUHAN BUKAN SOAL KARTU, MELAINKAN KEPERCAYAAN RAKYAT

 

Publik tentu berharap hubungan antara kepemimpinan nasional dan institusi kepolisian tidak hanya terlihat kuat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga terbukti melalui kinerja nyata.

 

Jangan sampai simbol kekuasaan justru menimbulkan kesan bahwa jabatan merupakan alat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Sebab, dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang kebal terhadap kritik, tidak ada kewenangan yang boleh digunakan sewenang-wenang, dan tidak ada institusi yang boleh kehilangan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

 

Polri harus mampu membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum harus berlaku adil, tanpa pandang bulu, baik terhadap masyarakat kecil maupun mereka yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi.

 

UJIAN KAPOLRI: BERANI MENINDAK, BERANI BERBENAH

 

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tantangan Polri bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjawab berbagai kritik masyarakat terhadap pelayanan, transparansi, dan penegakan hukum.

 

Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui slogan, pernyataan, atau pencitraan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan, ketegasan terhadap pelanggaran, serta kesediaan melakukan pembenahan dari dalam.

 

Jika ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, harus ditindak sesuai aturan. Jika ada anggota yang mencederai rasa keadilan, harus diproses secara transparan. Dan apabila ada kritik masyarakat, jangan buru-buru dianggap sebagai serangan terhadap institusi.

 

Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat Polri.

 

PRESIDEN DAN KAPOLRI HARUS MENJAWAB HARAPAN MASYARAKAT

 

Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki tanggung jawab masing-masing dalam memastikan negara berjalan berdasarkan hukum dan kepentingan rakyat.

 

Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan siapa yang paling berkuasa. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, serta aparat yang tidak menyalahgunakan kewenangannya.

 

Pada akhirnya, kartu AS yang sesungguhnya bukan berada di tangan seorang pejabat, bukan pula pada jabatan atau kekuasaan.

 

Kartu AS sesungguhnya adalah kepercayaan rakyat.

 

Ketika kepercayaan itu dijaga, negara akan semakin kuat. Namun, ketika kepercayaan rakyat diabaikan, sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki, semuanya dapat kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

 

Inilah pesan penting di balik ilustrasi tersebut: kekuasaan boleh tinggi, jabatan boleh strategis, tetapi hukum harus tetap menjadi panglima dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.

(Maha) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">