Komisi II DPRD Buleleng Pasang Radar Pengawasan, RSUD, Jalan Rusak Hingga Nasib Petani dan Nelayan Jadi Prioritas
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BULELENG, BALI – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng untuk memastikan arah pembangunan daerah tidak sekadar berhenti pada perencanaan dan deretan angka anggaran. Sejumlah persoalan mendasar masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak menjadi perhatian serius.
Dalam rapat pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISTANKAN), Kamis (19/11/2026), Komisi II menegaskan pentingnya ketepatan sasaran program dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.





Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Buleleng tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II, Wayan Masdana, didampingi sejumlah anggota komisi.
PELAYANAN RSUD JANGAN SAMPAI JADI KORBAN PEMBANGUNAN




Salah satu sorotan utama tertuju pada pembangunan dan perbaikan RSUD Buleleng. Komisi II mengingatkan agar proses pembangunan tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Keselamatan, kenyamanan, serta akses pasien terhadap layanan medis harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fasilitas kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi pasien.




Selain itu, optimalisasi RSUD Giri Emas dan RSUD Tangguwisia dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi potensi penumpukan pasien di rumah sakit utama.
JALAN RUSAK DAN RTLH JADI PEKERJAAN RUMAH PEMERINTAH




Di bidang infrastruktur, Komisi II turut menyoroti kebutuhan perbaikan jalan yang masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
DPUPRPERKIM menyampaikan bahwa kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan berkisar 20–30 kilometer setiap tahun.




Kondisi tersebut membuat penentuan skala prioritas menjadi sangat penting. Ruas jalan dengan tingkat kerusakan dan urgensi tertinggi harus mendapatkan perhatian agar anggaran yang terbatas benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Melalui program Paket PIWK, sejumlah perbaikan jalan juga dilaksanakan berdasarkan usulan desa dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan prioritas lapangan.




Tak kalah penting, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut menjadi perhatian. DPUPRPERKIM memaparkan penanganan sebanyak 1.217 unit rumah dengan dukungan pembiayaan dari APBD hingga kementerian.
Komisi II menekankan agar program tersebut tidak hanya mengejar jumlah penerima bantuan, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.
PASAR LELANG DIGITAL PERIKANAN, PELUANG BARU MENINGKATKAN PAD
Dalam pembahasan bersama DISTANKAN, Komisi II mulai mengarahkan perhatian pada program produktif yang bukan hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah.
Salah satu gagasan strategis yang menjadi sorotan adalah pembentukan Pasar Lelang Digital Perikanan.
Program ini diharapkan mampu membuka akses pemasaran hasil perikanan yang lebih luas, memperkuat posisi tawar nelayan, meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, serta membuka peluang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng.
Komisi II menilai pengembangan sektor perikanan harus didukung inovasi dan sistem pemasaran yang lebih modern agar potensi ekonomi daerah tidak berhenti pada aktivitas produksi semata.
PENCEGAHAN PENYAKIT TERNAK HARUS DIPERKUAT, GENERASI MUDA DIAJAK TERLIBAT
Persoalan peternakan juga tidak luput dari perhatian. Komisi II mendorong pemerintah daerah memperkuat program pencegahan penyakit hewan ternak yang selama ini cenderung berulang setiap tahun.
Upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting dibandingkan menunggu ternak terserang penyakit baru kemudian dilakukan penanganan.
Karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat langkah antisipasi, pengawasan kesehatan hewan, serta perlindungan terhadap usaha peternakan masyarakat.
Komisi II juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan sektor peternakan agar bidang tersebut semakin produktif, modern, dan memiliki daya saing.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DISTANKAN menyampaikan bahwa sejumlah program pencegahan penyakit ternak telah berjalan, meskipun masih membutuhkan penguatan dukungan anggaran. Pihaknya juga menilai dukungan pembiayaan diperlukan untuk merealisasikan Pasar Lelang Digital Perikanan.
KOMISI II: APBD HARUS MENJAWAB KEBUTUHAN RAKYAT
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027 ini, Komisi II DPRD Buleleng menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program prioritas agar tidak sekadar menjadi rencana di atas kertas.
Mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, percepatan perbaikan infrastruktur, penanganan rumah tidak layak huni, hingga penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, seluruhnya harus diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat.
APBD bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah, melainkan instrumen pembangunan yang menentukan sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dijawab.
Kini, tantangannya adalah memastikan setiap program mendapatkan dukungan anggaran yang tepat, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang konsisten.
Sebab, keberhasilan APBD 2027 bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Buleleng. (Tim)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati