Masjid Pemda Banyuwangi Dibiayai APBD tapi Masih Minta CSR, Aktivis: Ini Kegagalan Logika dan Amanah

Banyuwangi – Pembangunan Masjid di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi kembali menuai sorotan publik. Di tengah klaim pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), muncul fakta bahwa proyek rumah ibadah tersebut masih menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak yang disebut sebagai “hamba Allah”. Situasi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan menyentuh persoalan mendasar soal logika pengelolaan anggaran, tanggung jawab kekuasaan, dan kejujuran moral pejabat publik.

Aktivis Filsafat Logika Berpikir, Raden Teguh Firmansyah, menilai fenomena tersebut sebagai ironi serius dalam tata kelola pemerintahan. “Masjid itu simbol iman, APBD itu amanah rakyat. Ketika masjid Pemda masih mengandalkan CSR, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya anggarannya, tapi akal dan nurani para pemegang kekuasaan,” tegas Raden Teguh, Senin (5/1/2026), saat ngopi bareng awak media di salah satu angkringan di Banyuwangi.

Ia secara terbuka mempertanyakan peran dan tanggung jawab pejabat tertinggi daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati hingga Sekda, yang diketahui berlatar belakang religius, namun membiarkan pola pembiayaan rumah ibadah pemerintah berjalan tidak masuk akal secara logika anggaran.

“Masjid yang sudah dibiayai APBD masih minta bantuan CSR. Lalu apa fungsi APBD? Apakah anggaran itu hanya cukup untuk pencitraan, tapi tidak cukup untuk menyelesaikan tempat sujud?” ujarnya.

Menurut Raden Teguh, jika pola tersebut dianggap wajar, maka secara rasional masyarakat Banyuwangi berhak mengajukan pertanyaan yang lebih jauh.

“Kalau rakyat boleh patungan menutup proyek pemerintah yang sudah dianggarkan, maka patut diduga ada yang sedang berfantasi menikmati APBD, sementara masjid dijadikan dalih moral di ruang publik,” katanya.

Ia menegaskan pernyataannya bukan tudingan langsung, melainkan ajakan untuk membaca gejala secara kritis, ketika simbol agama ditonjolkan, namun tanggung jawab anggaran justru menjadi kabur.

“Dalam logika iman, masjid dibangun dengan kejujuran. Dalam logika kekuasaan yang busuk, masjid cukup dijadikan panggung. Inilah yang harus dibongkar,” tegasnya.

Raden Teguh juga mengingatkan bahwa iman para pejabat tidak diukur dari simbol dan klaim religius, melainkan dari keberanian bersikap transparan dan jujur dalam mengelola uang rakyat.

“Jika pembangunan masjid saja harus ditolong ‘hamba Allah’, maka pertanyaannya sederhana: apakah para pengelola APBD masih menjadi hamba amanah, atau sudah berubah menjadi hamba kepentingan?” pungkasnya.

Ia mendesak Pemda Banyuwangi memberikan penjelasan terbuka dan transparan kepada publik, mulai dari besaran anggaran masjid dalam APBD, progres realisasi anggaran, hingga alasan masuknya bantuan CSR dalam proyek yang seharusnya dibiayai penuh oleh negara.

(Tim)