POLRI SIAP IKUTI UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2026, KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO TEGASKAN TRANSPARANSI DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA MASYARAKAT
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 13 NOVEMBER 2026 -
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dengan mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 12 November 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di tengah tuntutan era keterbukaan informasi.
Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.
Keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi Polri kepada masyarakat.
Melalui keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan peran Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H., yang turut mendorong penguatan tata kelola informasi di lingkungan kepolisian.
TRANSPARANSI MENJADI BAGIAN DARI PELAYANAN POLRI
Di era digital yang semakin berkembang, masyarakat membutuhkan institusi negara yang terbuka, responsif, dan mampu memberikan informasi secara cepat serta bertanggung jawab.
Karena itu, partisipasi Polri dalam Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi di seluruh jajaran kepolisian.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meningkatkan kemudahan akses informasi, serta membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat.
Namun demikian, keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, termasuk informasi yang dikecualikan demi perlindungan data pribadi, proses penegakan hukum, dan kepentingan negara.
MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui keterbukaan, integritas, serta kesediaan institusi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
Semangat Polri Bersama Masyarakat menjadi landasan penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan mengikuti tahapan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2026, Polri diharapkan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan standar pelayanan informasi di seluruh satuan kerja.
Pada akhirnya, transparansi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Polri diharapkan semakin terbuka, profesional, dan hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
