AGUS FLORES SEBUT MISI BERSIHKAN INSTITUSI POLRI SEJALAN DENGAN KAPOLRI, AKTIVITAS TAMBANG ILEGAL DI JAWA TIMUR DIKABARKAN MULAI LUMPUH
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 11 NOVEMBER 2026, -
Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara (FRN), Raden Mas Haji Agus Rugiarto, S.H., M.H., menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kesamaan misi antara pimpinan Polri dan elemen masyarakat yang turut mengawal jalannya institusi kepolisian. Menurutnya, upaya membersihkan institusi Polri harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan keberanian, keterbukaan, dan kritik yang membangun.
Dalam keterangannya, Agus Flores menilai hubungan yang baik antara dirinya dan Kapolri bukan semata-mata persoalan kedekatan pribadi, melainkan adanya kesamaan perhatian terhadap pembenahan institusi Polri.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi sosok yang hanya menyampaikan pujian. Baginya, kritik yang disampaikan berdasarkan informasi dan kepentingan publik merupakan bagian dari kontrol sosial agar institusi Polri terus berbenah.
“Ketum dan Kapolri memiliki misi yang sama, yaitu membersihkan institusi Polri. Saya bukan orang yang hanya bisa memuji atau menjadi penjilat. Kalau ada persoalan, harus berani diangkat dan disampaikan secara bertanggung jawab,” demikian inti pernyataan yang disampaikan Agus Flores.
Agus juga menyebut FRN memiliki 16 tim wartawan yang selama ini bergerak mengangkat berbagai informasi dari lapangan. Jaringan tersebut, menurutnya, diharapkan dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara berani, kritis, dan tetap berpegang pada fakta serta konfirmasi.
Ia turut menyinggung latar belakang keluarga yang disebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan ulama Madura dan Banten. Namun, Agus menekankan bahwa yang lebih utama adalah kesamaan tujuan dalam menjaga persatuan dan mendorong perbaikan institusi negara.
TAMBANG ILEGAL JAWA TIMUR DIKABARKAN MULAI LUMPUH
Pada bagian lain, Agus Flores menyampaikan bahwa dirinya menerima informasi dari sejumlah wartawan di Jawa Timur mengenai aktivitas pertambangan ilegal yang dikabarkan mengalami penurunan drastis, bahkan disebut lumpuh di sejumlah lokasi.
Informasi tersebut juga menyebut adanya pihak yang dikaitkan dengan Kapolri yang diduga masih memantau pergerakan aktivitas tambang ilegal di wilayah Jawa Timur. Pihak tersebut dikabarkan beberapa kali berpindah lokasi dan disebut masih menggelar kegiatan di wilayah Mojokerto.
Meski demikian, informasi mengenai kondisi tambang ilegal maupun keberadaan pihak yang disebut dalam laporan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Identitas, tugas, serta keterkaitan pihak dimaksud juga perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Agus Flores menilai pengawasan terhadap pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada kegiatan sesaat. Penertiban harus dilakukan secara konsisten, terutama terhadap aktivitas yang diduga merusak lingkungan, merugikan negara, dan tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan wartawan sangat diperlukan untuk menyampaikan temuan lapangan. Namun, setiap laporan harus didukung data, dokumentasi, lokasi yang jelas, serta keterangan dari pihak terkait.
“Kalau memang aktivitas tambang ilegal mulai berhenti, pengawasan jangan sampai kendur. Jangan sampai hari ini tutup, tetapi beberapa waktu kemudian beroperasi kembali. Semua harus ditangani berdasarkan hukum dan bukti,” menjadi pesan yang ditekankan dalam pernyataan tersebut.
Agus Flores juga berharap jajaran kepolisian bersama instansi terkait terus memperkuat pengawasan di wilayah Jawa Timur. Penanganan tambang ilegal, menurutnya, harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa memandang jabatan maupun latar belakang.
Pada akhirnya, pembenahan Polri dan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal membutuhkan kerja sama, keberanian menyampaikan fakta, serta ketegasan aparat dalam menjalankan aturan. Kritik harus dijadikan bahan evaluasi, sedangkan setiap dugaan pelanggaran wajib ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
