Dalih Klasik Tambang Ilegal Ulu Pungkut. Oknum Pendamping PKH Lempar Tanggung Jawab ke Orang Tua, Forum MP4 Desak Polres Madina Usut Tuntas
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Panyabungan. - Polemik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tajam publik mengarah pada dugaan keterlibatan seorang oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial DL dalam praktik penambangan emas ilegal menggunakan mesin penyedot (dompeng) di Wilayah Kecamatan Ulu Pungkut Kab Madina.




Alih-alih meredam keresahan masyarakat, respons yang diduga dilontarkan oleh DL justru memicu tanda tanya besar. Dalam keterangannya yang beredar, oknum tersebut berdalih bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut bukan dijalankan oleh dirinya, melainkan oleh ayah kandungnya.
Pernyataan defensif bernada "bukan saya yang main, tapi bapak saya" tersebut dinilai berbagai kalangan sebagai bentuk upaya melepaskan diri dari jerat pertanggungjawaban moral maupun hukum, mengingat statusnya sebagai bagian dari pelaksana program sosial pemerintah yang seharusnya menjadi teladan kepatuhan regulasi.





Menanggapi fenomena ini, Ketua Forum MP4 (Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara kepada pers di Panyabungan (20/11), melontarkan kritik keras. Ia menilai dalih pengalihan tanggung jawab kepada anggota keluarga inti tidak serta-merta menggugurkan dugaan keterkaitan, melainkan harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan komprehensif.
"Publik di Mandailing Natal sudah cukup cerdas untuk tidak begitu saja menelan narasi saling lempar tanggung jawab di lingkup keluarga. Secara yuridis dan sosiologis, pernyataan itu justru membuka tabir dugaan adanya keterkaitan erat. Kita minta aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada pengakuan sepihak," tegas Arief Azka Batubara .




Menurut Arief Azka yang mantan aktivis HMI Sumut ini, dalam konstruksi tindak pidana pertambangan ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba, penegakan hukum harus menyasar seluruh rantai aktor yang terlibat, bukan hanya pekerja di lapangan.
"Kepolisian, khususnya Polres Madina dan instansi teknis terkait, wajib menelusuri secara sistematis struktur operasional tambang tersebut. Siapa pemodal utamanya? Siapa pengelola teknis di lapangan? Ke mana aliran dana dan hasil tambang itu bermuara? Dan yang paling krusial, siapa aktor di balik layar yang diduga memberikan perlindungan sehingga aktivitas ilegal ini bisa beroperasi?" cecar Arief.




Lebih lanjut, Forum MP4 mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas terhadap pihak mana pun, terlebih jika dugaan tersebut bersinggungan dengan oknum yang memiliki afiliasi atau kedekatan dengan program pemerintah.
"Masyarakat tidak butuh klarifikasi verbal yang justru memperkeruh suasana dan melahirkan polemik baru. Jika yang bersangkutan merasa bersih dan tidak terlibat, buktikan secara terang-benderang melalui proses pemeriksaan hukum yang transparan. Sebaliknya, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya unsur pidana, proses tanpa pandang bulu. Jangan biarkan hukum di bumi Gordang Sambilan ini terus dipersepsikan tajam ke bawah, namun tumpul ketika berhadapan dengan oknum aparatur atau pihak yang memiliki akses kekuasaan," pungkasnya.



Hingga berita ini diterbitkan, publik menanti langkah konkret dan ketegasan aparat penegak hukum di Kabupaten Mandailing Natal untuk merespons laporan serta keresahan masyarakat terkait perusakan lingkungan akibat aktivitas PETI di wilayah Ulu Pungkut tersebut.
(Magrifatulloh).
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati