Cuaca
Memuat cuaca...
Hukum & Kriminal

DIDUGA DIANCAM DIKOSONGKAN PAKSA! PEMILIK KANGEN KOPI GRESIK TEMPUH JALUR HUKUM, EMPAT INSTANSI DISAMBANGI, ADA APA DI BALIK MANUVER OKNUM PAGUYUBAN?

DIDUGA DIANCAM DIKOSONGKAN PAKSA! PEMILIK KANGEN KOPI GRESIK TEMPUH JALUR HUKUM, EMPAT INSTANSI DISAMBANGI, ADA APA DI BALIK MANUVER OKNUM PAGUYUBAN?
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | GRESIK – Dugaan intimidasi dan ancaman pengosongan paksa tempat usaha kembali menjadi sorotan. Kali ini, pemilik warung Kangen Kopi yang berada di kawasan Poros Jalan Raya Waduk Bunder, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memilih melawan melalui jalur hukum setelah mengaku mendapat tekanan dari oknum yang disebut berasal dari lingkungan paguyuban.

 

Tidak ingin persoalan berujung pada konflik fisik, Heru bersama istrinya, Rumiati, mengambil langkah hukum dengan menyampaikan pengaduan secara berjenjang kepada empat instansi, mulai dari Kelurahan Banjarsari, Polsek Cerme, Polres Gresik hingga Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

 

Gempur rokok

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Heru mengungkapkan, keluarganya merasa terancam setelah muncul pesan dalam grup percakapan WhatsApp yang menyebutkan rencana eksekusi atau pengosongan paksa warung Kangen Kopi pada Selasa, 17 November 2026.

 

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan serius: atas dasar hukum apa pengosongan tempat usaha tersebut hendak dilakukan?

 

Menurut Heru, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pelaksanaan pengosongan tempat usaha tersebut.

 

"Sebagai warga negara yang taat hukum, kami sudah melaporkan dugaan pengancaman dan pemerasan ini secara resmi ke empat instansi sekaligus, yakni Kelurahan Banjarsari, Polsek Cerme, Polres Gresik, dan Ditreskrimum Polda Jatim," ungkap Heru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

 

EMPAT TANDA TERIMA DIPASANG DI DEPAN WARUNG, MALAH DISEBUT 'ABAL-ABAL'?

 

Dalam upaya menunjukkan keterbukaan dan membuktikan bahwa persoalan tersebut telah ditempuh melalui jalur resmi, pihak keluarga memasang salinan empat tanda terima pengaduan di depan area warung Kangen Kopi.

 

Namun, menurut keterangan Heru, langkah pemberitahuan tersebut justru mendapat respons bernada meremehkan dari pihak tertentu dalam grup percakapan WhatsApp. Bahkan, dokumen tanda terima dari instansi resmi disebut dengan istilah "abal-abal".

 

Pihak keluarga mengaku telah mengamankan tangkapan layar percakapan tersebut. Bukti itu rencananya akan diserahkan kepada penyidik sebagai bahan pendukung dalam proses penanganan pengaduan.

 

Jika benar terdapat ancaman dan tekanan untuk mengosongkan tempat usaha tanpa prosedur hukum, persoalan ini tentu tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa pihak yang terlibat, apa dasar tuntutannya, serta apakah terdapat unsur pidana dalam tindakan yang dilaporkan.

 

PENGOSONGAN PAKSA BUKAN KEWENANGAN KELOMPOK!

 

Heru menegaskan bahwa dirinya tidak menolak penyelesaian persoalan apabila memang terdapat sengketa yang harus diselesaikan. Namun, ia meminta agar seluruh proses dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan ataupun pengerahan massa.

 

"Di negara hukum, eksekusi pengosongan lahan atau bangunan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tekanan massa atau kelompok tertentu," tegasnya.

 

Secara prinsip, pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan putusan perdata dilakukan melalui mekanisme pengadilan dan kewenangan juru sita. Karena itu, setiap pihak diminta tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik maupun pelanggaran hukum.

 

WARUNG DITUTUP SEMENTARA, KELUARGA PILIH HINDARI BENTROK

 

Demi mencegah terjadinya gesekan fisik dan menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Cerme, pihak pengelola memilih menutup sementara operasional Kangen Kopi pada Selasa pagi.

 

Keputusan tersebut diambil sembari melakukan koordinasi dengan jajaran Polsek Cerme dan Polres Gresik untuk meminta pengamanan lokasi.

 

Keluarga Heru berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

 

Mereka juga meminta agar dugaan ancaman, pemerasan, maupun potensi tindakan perusakan diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 170 KUHP apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

 

UJIAN PENEGAKAN HUKUM DI CERME: SIAPA PUN TAK BOLEH BERTINDAK DI LUAR HUKUM!

 

Kasus Kangen Kopi kini menjadi perhatian karena menyangkut rasa aman warga dalam menjalankan usaha serta kepastian hukum atas tempat yang mereka kelola.

 

Aparat penegak hukum diharapkan tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik terbuka. Semua pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan klaim dan bukti masing-masing.

 

Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok. Sebaliknya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

BERSAMBUNG...

 

Red-Tim

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">