Cuaca
Memuat cuaca...
Hukum & Kriminal

Tiga Orang Tertangkap Tangan, Muncul Kabar Polisi di Duga Loloskan Dua Orang Dari proses Hukum

Tiga Orang Tertangkap Tangan, Muncul Kabar Polisi di Duga Loloskan Dua Orang Dari proses Hukum
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | MALANG — Penanganan dugaan perusakan kawasan hutan di wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, menuai sorotan. Tiga orang ditemukan di lokasi dugaan penebangan kayu ilegal di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Blitar, BKPH Sumberpucung, RPH Sukowilangun, Selasa (17/11/2026). 

 

Namun, muncul pertanyaan serius setelah beredar informasi bahwa hanya satu orang yang dikabarkan menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara dua lainnya belum diketahui secara jelas status penanganannya.

 

Gempur rokok

Temuan sejumlah kayu yang roboh dan bergelimpangan di kawasan tersebut menjadi awal terungkapnya dugaan aktivitas perusakan hutan. Dalam kegiatan di lapangan, petugas Perhutani bersama Camat dan aparat Polsek Kalipare mendatangi lokasi serta memberikan sosialisasi mengenai larangan penebangan kayu secara ilegal dan sempat di bantah oleh ketiga orang yang tertangkap tangan, yang kemudian ke tiganya dibawa ke polsek kalipare guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, namun anehnya, muncul kabar yang dua orang lolos dari proses hukum. 

 

Persoalan kemudian mengarah pada penanganan tiga orang yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), masing-masing berinisial BON, MK, dan NG.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, BON disebut menjadi satu-satunya orang yang menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara MK dan NG, yang juga berada di lokasi saat petugas melakukan penggerebekan, belum diketahui secara transparan bagaimana kelanjutan pemeriksaannya.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari kalangan petugas Perhutani yang selama ini berupaya menjaga kawasan hutan dari dugaan aktivitas ilegal.

 

Matsuli, salah satu pembantu petugas Perhutani BKPH Sumberpucung, mengaku kecewa dengan situasi tersebut. Menurutnya, upaya penindakan di lapangan seolah tidak memberikan hasil maksimal apabila orang-orang yang ditemukan dalam satu lokasi tidak mendapatkan kejelasan penanganan.

 

"Kita ini sebagai pembantu Perhutani kadang merasa bosan. Kami berusaha menangkap tangan para pelaku pengrusakan hutan. Setelah diserahkan ke kepolisian, karena tidak ada pengakuan dari yang tertangkap tangan, akhirnya dilepas. Saya memang tidak paham mekanisme pemeriksaan kepolisian, tetapi secara pemikiran orang awam, kalau ketiganya ada di TKP, mengapa hanya BON yang diproses lebih lanjut?" ungkapnya.

 

Menurut Matsuli, terdapat rekaman video saat penggerebekan yang memperlihatkan situasi ketika petugas meminta penjelasan kepada orang-orang yang berada di lokasi.

 

Dalam rekaman tersebut, MK dan NG terlihat membantah bahwa aktivitas mereka merupakan pelanggaran. Keduanya juga menunjukkan dokumen yang diklaim sebagai dasar pembenaran aktivitas di kawasan tersebut.

 

MK disebut sempat membawa-bawa nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK). Sementara NG terlihat menunjukkan selembar dokumen kepada petugas sembari meminta agar isi dokumen tersebut dibaca.

 

Perbedaan sikap ketiganya tentu tidak serta-merta membuktikan siapa yang bersalah. Namun, rekaman video, dokumen yang ditunjukkan, kondisi lokasi, serta keterangan saksi semestinya menjadi bahan pemeriksaan secara menyeluruh oleh penyidik.

 

Dalam rekaman yang beredar, Camat menjelaskan bahwa dokumen yang diperlihatkan merupakan tanda terima, bukan rekomendasi ataupun izin untuk melakukan aktivitas di kawasan kmhutan.

 

Bahkan, Camat meminta pihak yang mengklaim memperoleh izin dari BPN agar dapat mengajak petugas melakukan klarifikasi langsung ke BPN pada hari itu juga.

 

Camat juga menegaskan bahwa persoalan kewenangan kawasan hutan berada pada otoritas kehutanan.

 

Pernyataan tersebut semakin memperkuat pentingnya klarifikasi terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar pembenaran aktivitas di lokasi. Apakah dokumen tersebut benar-benar memberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas di kawasan hutan, atau hanya sebatas bukti administrasi penerimaan berkas?

 

Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

 

Sorotan juga datang dari Slamet, warga tepian hutan yang turut menyaksikan penggerebekan tersebut.

 

Ia mengaku pernah mendengar kejadian serupa di wilayah RPH lain. Dalam kejadian yang disebutnya itu, lima orang ditemukan di lokasi, tetapi menurut informasi yang diterimanya hanya dua orang yang diproses hukum oleh Polres Malang.

 

"Yang tiga orang lainnya tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Sekarang kejadian serupa kembali terjadi. Dari tiga orang yang ditemukan, kabarnya hanya satu yang diproses. Hukum harus tidak pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus ditindak tegas," ujarnya.

 

Jika informasi tersebut benar, persoalan ini patut menjadi perhatian serius. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang mengaku dan siapa yang membantah. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh orang yang ditemukan di lokasi sudah diperiksa secara proporsional, apakah alat bukti telah didalami, dan apa dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menentukan tindak lanjut terhadap masing-masing orang.

 

Keberadaan seseorang di TKP memang tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran, seluruh pihak yang relevan harus diperiksa berdasarkan bukti dan peran masing-masing.

 

Publik berhak mengetahui alasan mengapa BON dikabarkan diproses lebih lanjut, sedangkan MK dan NG belum diketahui kejelasan status penanganannya.

 

Polsek Kalipare juga perlu memberikan penjelasan mengenai apakah ketiganya telah diperiksa, bagaimana hasil pemeriksaan awal, serta apakah terdapat alasan hukum yang mendasari perbedaan tindak lanjut tersebut.

 

Sebab, jangan sampai upaya petugas Perhutani menjaga kawasan hutan justru berujung pada kekecewaan akibat tidak adanya kejelasan penanganan hukum.

 

Masyarakat kini menunggu transparansi dari Polsek Kalipare maupun Polres Malang. Perhutani juga diharapkan menjelaskan status kawasan hutan serta dugaan penebangan kayu yang ditemukan di RPH Sukowilangun.

 

Sampai berita ini diterbitkan, saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Kalipare menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan.

 

Pernyataan tersebut tentu menjadi catatan bahwa penanganan perkara masih berjalan. Namun, publik tetap menunggu penjelasan lebih terperinci mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap BON, MK, dan NG.

 

Menjaga hutan tidak cukup hanya dengan melakukan penggerebekan. Penegakan hukum harus berjalan sampai tuntas, berdasarkan bukti, transparan, dan tanpa pandang bulu.

(Fin/Her)

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">