Kapolri Pasang Alarm Darurat! Premanisme, Pedofilia hingga Jaringan Kejahatan Lapas Jadi Sasaran
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA – Kapolri mengeluarkan arahan tegas kepada jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam Rapat Kerja (Raker) Bareskrim Polri. Pesannya jelas: tidak boleh ada kompromi terhadap segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, merusak masa depan generasi bangsa, maupun mencederai rasa keadilan.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan lima agenda penting yang harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran reserse, mulai dari pemberantasan premanisme, perlindungan anak, pengungkapan kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga penguatan sinergi antarlembaga melalui sistem pemantauan terpadu.




PREMANISME JANGAN DIBERI RUANG!
Kapolri secara khusus menyoroti praktik premanisme yang masih menghantui dunia usaha. Sejumlah perusahaan disebut masih mengalami gangguan dan pemalakan oleh kelompok-kelompok preman.




Kepada jajaran Reserse Kriminal Umum (Reskrimum), Kapolri memberikan instruksi agar praktik premanisme dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat diberantas sampai ke akar-akarnya.
Pesan tersebut menjadi peringatan keras bahwa negara tidak boleh kalah oleh aksi intimidasi, pemerasan, maupun kelompok yang merasa kebal hukum.




PREDATOR ANAK MENJADI MUSUH BERSAMA!
Tak kalah serius, Kapolri menaruh perhatian besar terhadap ancaman kejahatan seksual terhadap anak. Ia mengingatkan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang saat ini masih menempuh pendidikan.




Kapolri mengingatkan agar anak-anak tidak sampai menjadi korban pelaku pedofilia, termasuk mereka yang diduga memanfaatkan status sosial, jabatan, intelektualitas, maupun kedudukan keagamaan untuk menyamarkan perbuatannya.
Menurut arahan tersebut, pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak mengenal batasan status sosial. Karena itu, siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.




Perlindungan anak bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
KEJAHATAN DI BALIK JERUJI HARUS DIBONGKAR!




Kapolri juga menyinggung adanya kejahatan yang disebut sebagai kejahatan "lobster" yang bermain di dalam penjara. Praktik tersebut diminta untuk diungkap oleh jajaran penegak hukum.
Arahan ini menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi ruang aman bagi jaringan kejahatan untuk terus menjalankan aktivitas ilegal dari balik jeruji besi.
Penegakan hukum harus mampu menembus berbagai modus dan jaringan, termasuk apabila praktik kejahatan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan.
APLIKASI TERPADU, PENGAWASAN HARUS MENYELURUH!
Untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan penanganan perkara, Kapolri mendorong kerja sama intensif dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta kementerian terkait.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan aplikasi terpadu yang memungkinkan pemantauan secara nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat respons, serta membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi di seluruh Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM HARUS BERANI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS
Arahan Kapolri dalam Raker Bareskrim ini menjadi penegasan bahwa profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum harus diwujudkan melalui hasil kerja nyata.
Pemberantasan premanisme, perlindungan anak, pembongkaran jaringan kejahatan, serta sinergi antarlembaga merupakan pekerjaan serius yang membutuhkan keberanian dan konsistensi.
Masyarakat tentu berharap instruksi tersebut tidak berhenti sebagai pesan dalam forum rapat. Publik menantikan pembuktian melalui tindakan konkret, pengungkapan kasus, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.
Sebab, hukum tidak boleh tajam hanya kepada masyarakat kecil, tetapi harus berani menjangkau siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Negara harus hadir. Anak-anak harus dilindungi. Premanisme harus diberantas. Dan tidak boleh ada kejahatan yang kebal hukum!
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati