Kepemimpinan yang Dimulai dengan Mendengar: Langkah Awal Listyo Sigit di KSP
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, (Foto: Istimewa)
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Jakarta — Ada yang menarik dari langkah awal Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah bertugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada 6 Oktober 2026, ia menerima 13 perwakilan kelompok buruh untuk membicarakan persoalan perlindungan tenaga kerja. Bagi saya, ini merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Mengapa? Karena persoalan buruh bukan perkara kecil. Ia menyangkut kehidupan jutaan orang yang setiap hari bekerja untuk menghidupi keluarga, membayar kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, dan menjaga agar kehidupan mereka terus berjalan. Ketika para pekerja menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, ada harapan yang mereka bawa: agar persoalan mereka mendapat perhatian dan tidak berhenti menjadi pembicaraan di luar ruang pengambilan keputusan.
Saya menghargai kesediaan Listyo Sigit membuka ruang dialog tersebut pada awal masa tugasnya. Ia tidak harus menunggu persoalan menjadi lebih besar untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Pertemuan itu menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan kelompok pekerja memiliki tempat dalam agenda kerja KSP.
Tentu, menerima perwakilan buruh saja belum menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan arti sebuah langkah awal. Banyak persoalan justru sulit diselesaikan ketika komunikasi antara pihak yang membuat kebijakan dan masyarakat yang merasakan dampaknya tidak berjalan dengan baik.
**Yang dibutuhkan buruh bukan hanya aturan, melainkan pelaksanaan yang nyata.**
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan menyentuh implementasi regulasi perlindungan ketenagakerjaan yang telah mendapat persetujuan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Tahap pelaksanaan inilah yang perlu mendapat perhatian serius. Sebaik apa pun suatu aturan dirumuskan, manfaatnya baru benar-benar dirasakan ketika ketentuannya berjalan di lapangan.
Di sinilah saya melihat relevansi peran Kantor Staf Kepresidenan. KSP memiliki tugas mengawal program prioritas Presiden dan membantu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam persoalan ketenagakerjaan, peran itu dapat menjadi penting ketika aspirasi masyarakat membutuhkan tindak lanjut dari kementerian atau lembaga yang berbeda.
Listyo Sigit tentu menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Perlindungan pekerja harus berjalan bersama upaya menjaga keberlangsungan usaha dan memperluas kesempatan kerja. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, sedangkan buruh membutuhkan kepastian atas hak dan perlindungannya. Pemerintah harus mampu menjaga agar kedua kepentingan ini tidak dipertentangkan secara tidak perlu.
Saya kira, dialog merupakan salah satu cara untuk mempertemukan kepentingan tersebut. Pemerintah dapat memahami persoalan yang dihadapi pekerja, sementara aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan. Tidak semua tuntutan dapat dipenuhi begitu saja, tetapi setiap persoalan layak diperiksa dan ditanggapi secara bertanggung jawab.
Karena itu, saya berharap pertemuan awal ini tidak menjadi agenda yang selesai begitu para peserta meninggalkan ruangan. Aspirasi yang telah disampaikan perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga terkait. Jika ada hambatan dalam pelaksanaan regulasi, hambatan itulah yang perlu dicari jalan keluarnya. Jika dibutuhkan koordinasi antarkementerian, KSP dapat memainkan perannya untuk memastikan persoalan tersebut memperoleh perhatian.
Bagi saya, ukuran penting dari langkah Listyo Sigit bukan hanya kesediaannya menerima buruh, tetapi juga bagaimana komunikasi yang telah dibuka itu dipelihara dalam pekerjaan berikutnya. Apresiasi terhadap sebuah langkah awal tidak harus menunggu seluruh persoalan selesai. Namun, apresiasi juga harus disertai harapan agar langkah tersebut menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
Kita membutuhkan pemerintahan yang tidak berjarak dari persoalan masyarakat. Pemerintahan yang memahami bahwa di balik setiap kebijakan terdapat kehidupan orang-orang yang akan merasakan akibatnya. Bagi seorang pekerja, perlindungan ketenagakerjaan bisa berarti kepastian untuk bekerja, rasa aman dalam menjalankan tugas, dan kemampuan menjaga kehidupan keluarganya.
Langkah Listyo Sigit menerima perwakilan buruh memberi awal yang baik bagi komunikasi tersebut. Saya mengapresiasinya dan berharap keterbukaan ini menjadi bagian dari cara KSP menjalankan tugasnya: mendengarkan persoalan, menghubungkan aspirasi dengan lembaga yang berwenang, dan mengawal tindak lanjutnya.
Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat sebenarnya sederhana. Ketika mereka menyampaikan persoalan kepada pemerintah, mereka ingin tahu bahwa suara mereka diperhatikan dan ada upaya sungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian.
Itulah yang membuat langkah awal ini layak dicatat. Bukan karena satu pertemuan dapat menyelesaikan semua persoalan, melainkan karena pekerjaan besar pemerintah sering kali dimulai dari kesediaan untuk mendengar. (Red/Bar.S)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
