Skandal Penyadapan Ilegal Guncang Institusi Polri! Kapolri Suyudi Beberkan Dugaan Operasi Senyap, Mantan Jenderal Terseret, Presiden hingga Pejabat Negara Disebut Masuk Daftar Sasaran
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki babak serius. Dalam pemaparan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto mengungkap secara terperinci konstruksi perkara, modus operandi, alur pelaksanaan penyadapan, hingga dugaan keterlibatan sejumlah personel dan pejabat dalam rangkaian aktivitas yang kini tengah diusut secara hukum.
Pengungkapan tersebut menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, perkara ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan perangkat teknologi, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelaksanaan penyadapan tanpa prosedur resmi, hingga dugaan penghilangan data elektronik.
Dalam penjelasannya, Kapolri memaparkan adanya dua jalur pelaksanaan penyadapan. Pertama, jalur resmi yang diawali dengan surat permohonan penyidik, dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung, kemudian melalui tahapan verifikasi dan persetujuan secara berjenjang.
Namun, penyidik juga menemukan dugaan adanya jalur kedua, yakni jalur internal atau jalur atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik. Aktivitas tersebut disebut menggunakan sarana teknis yang sama dengan jalur resmi sehingga berpotensi menyamarkan kegiatan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
DUGAAN OPERASI SENYAP, SASARAN PENYADAPAN MELIPUTI BERBAGAI KALANGAN
Lebih mengejutkan, berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga pihak internasional.
Kapolri menegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak boleh dimaknai sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tindak pidana.
Temuan ini memperlihatkan betapa seriusnya dugaan penyimpangan yang sedang didalami. Sebab, kewenangan penyadapan merupakan tindakan khusus yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prosedur, serta pertanggungjawaban yang jelas.
EMPAT TERSANGKA, PERAN MASING-MASING DIDALAMI
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EHA, dan AS.
Berdasarkan konstruksi penyidikan yang dipaparkan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda.
LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp, serta diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan.
SU diduga berperan sebagai penasihat monitoring center yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP.
Sementara EHA diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan resmi.
Adapun AS diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melaksanakan penyadapan tanpa permohonan penyidik, memerintahkan kegiatan surveilans, serta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log aktivitas.
Seluruh peran tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses peradilan.
28 SAKSI DAN 6 AHLI DIPERIKSA, BARANG BUKTI DISITA
Keseriusan penyidikan terlihat dari jumlah saksi dan ahli yang telah diperiksa. Penyidik mencatat sebanyak 28 saksi dan 6 ahli telah dimintai keterangan.
Dari 28 saksi tersebut, terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, yakni Indosat, XL, Smart, dan Telkomsel sebagaimana disebut dalam pemaparan, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Sementara enam ahli terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan empat ahli hukum pidana.
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya:
- 15 unit telepon genggam.
- 7 unit flash disk.
- 2 unit iPad.
- 4 unit CPU, PC, dan laptop.
- 1 unit modem.
- Sejumlah dokumen dan data log penyadapan.
Barang bukti tersebut menjadi bagian penting untuk menelusuri alur komunikasi, perintah, pelaksanaan, serta dugaan penghilangan data elektronik.
PENYIDIKAN BERLANJUT, PASAL PIDANA MENANTI PEMBUKTIAN
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain itu, turut diterapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan atau perubahan informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Penyidik juga mencantumkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, serta ketentuan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai penyertaan dan dugaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
Di luar perkara penyadapan ilegal, Polri juga melakukan penyelidikan terpisah untuk mendalami dugaan perbuatan atau pemanfaatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah.
Kapolri menegaskan, dugaan tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian tersendiri. Temuan penyadapan ilegal maupun penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.
KETEGASAN KAPOLRI: TIDAK ADA KEWENANGAN YANG KEBAL HUKUM
Dalam penutup pemaparannya, Kapolri menyampaikan pesan tegas bahwa setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan komitmen Polri untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, kehormatan institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan.
Kini, publik menanti pembuktian menyeluruh atas perkara yang mengguncang institusi kepolisian tersebut. Transparansi, konsistensi penyidikan, serta keberanian menindak setiap pelanggaran akan menjadi ujian penting bagi komitmen reformasi dan integritas Polri.
Sebab, ketika kewenangan diduga disalahgunakan, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik institusi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
