DARI KALIMANTAN HINGGA PAPUA, AGUS FLORES SOROT TAMBANG ILEGAL: SIAPA BEKING DI BELAKANGNYA?
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA – Praktik pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores, melontarkan kritik keras terhadap dugaan maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilainya masih sulit diberantas meskipun pemerintah telah berulang kali menyuarakan komitmen penertiban.
Berdasarkan pengamatan dan kunjungan yang diklaimnya ke sejumlah daerah, mulai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Papua, Agus Flores menilai persoalan pertambangan ilegal membutuhkan tindakan lebih serius dan menyeluruh.





Ia bahkan menyinggung dugaan adanya praktik setoran hingga Rp130 juta peralatan setiap bulan dalam aktivitas pertambangan ilegal. Angka tersebut menjadi sorotan serius dan perlu ditelusuri melalui pemeriksaan aliran dana serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.
AGUS FLORES: JANGAN HANYA BERKOAR, BERSIHKAN TAMBANG ILEGAL SAMPAI KE AKARNYA!



Agus Flores menilai pemberantasan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan pernyataan politik, operasi sesaat, ataupun penertiban di lapangan.
Menurutnya, selama masih ada dugaan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal, praktik tersebut akan terus berlangsung.




Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan tambang ilegal.
"Jangan hanya berkoar-koar bahwa tambang ilegal akan dibersihkan. Faktanya, di sejumlah daerah aktivitas itu masih berjalan. Kalau memang ingin membersihkan, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menyentuh pemain kecil, sementara dugaan jaringan di belakangnya tidak tersentuh," tegas Agus Flores.




Ia turut melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilainya menggunakan retorika moral dan agama, tetapi diduga justru membiarkan praktik yang merugikan negara.
TAMBANG ILEGAL BUKAN SEKADAR PELANGGARAN, TETAPI ANCAMAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA




Agus Flores menggambarkan praktik pertambangan ilegal sebagai bentuk perampasan potensi kekayaan negara apabila dilakukan tanpa izin dan merugikan penerimaan negara serta masyarakat.
Ia menggunakan istilah keras, bahkan menyebut adanya perilaku yang menurutnya menyerupai perampokan terhadap kekayaan negara.




Dalam kritik politiknya, Agus juga menggunakan istilah "kaum komunis" sebagai sindiran terhadap pihak-pihak yang dianggapnya menguasai atau menikmati keuntungan dari sumber daya negara. Pernyataan tersebut merupakan retorika kritik Agus dan bukan identifikasi ideologi pihak tertentu yang telah terbukti.
USULAN KONTROVERSIAL: ALAT TAMBANG ILEGAL HARUS DILUMPUHKAN!
Pernyataan paling kontroversial muncul ketika Agus Flores menawarkan gagasan agar alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal dilumpuhkan secara tegas.
Ia bahkan menyinggung praktik penghancuran peralatan tambang ilegal di sejumlah negara dan menyebut Korps Brimob serta Kopassus dalam konteks penindakan tegas.
Namun, penindakan terhadap peralatan tambang ilegal harus tetap berdasarkan hukum, kewenangan, prosedur penyitaan, dan keputusan aparat yang berwenang. Penggunaan bahan peledak bukan langkah yang dapat dilakukan secara sepihak.
Menurut Agus, negara harus menunjukkan ketegasan agar tidak muncul kesan bahwa pelaku tambang ilegal lebih kuat daripada hukum.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN NEGARA
Sorotan Agus Flores tersebut kembali membuka pertanyaan besar mengenai efektivitas pemberantasan pertambangan ilegal di Indonesia.
Jika dugaan setoran, perlindungan oknum, dan jaringan bisnis ilegal benar-benar terjadi, maka penanganannya tidak boleh berhenti pada operator lapangan.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri pemodal, pemilik alat berat, jalur distribusi hasil tambang, aliran uang, hingga kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan.
Pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi jaringan bisnis ilegal.
Pesan keras Agus Flores: jangan biarkan tambang ilegal menjadi negara di dalam negara. Hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun! (Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati