8,6 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Ikut Berantas Peredarannya
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Kota Mojokerto, 12 November 2026 - Sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara Barang Kena Cukai Ilegal di halaman Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026). Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak masyarakat turut berperan dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkannya.
Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama Juli 2026 di wilayah pengawasannya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp12.846.853.800, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8.370.914.774.
Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang tersebut dimusnahkan hingga tuntas di PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto.
Dalam kegiatan tersebut, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
Ia berharap pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga disertai edukasi kepada masyarakat.
“Saya berharap upaya pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga diikuti dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal,” tutur Ning Ita.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif mencegah peredaran rokok ilegal.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya,” tegasnya.
Menurut Ning Ita, upaya tersebut membutuhkan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang semakin optimal, penerimaan negara dapat terlindungi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di Kota Mojokerto dan sekitarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Arik Haryono, mengatakan pemusnahan tersebut tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang kena cukai ilegal.
“Kegiatan pada pagi hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga sebagai wujud nyata komitmen negara di dalam menjaga penerimaan negara, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” ungkap Arik.
Ia menjelaskan, barang hasil penindakan tersebut telah berstatus sebagai barang yang dikuasai negara dan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
“DJKN memiliki peran untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas barang hasil penindakan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga barang yang dilarang untuk dimanfaatkan tersebut tidak kembali beredar di tengah masyarakat,” jelasnya.
Arik berharap pemusnahan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, menekan peredaran rokok ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan di bidang cukai.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan dalam pengawasan cukai. Berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2025, rokok ilegal yang beredar diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
“Data yang disurvei oleh UGM pada 2025, rokok ilegal yang beredar itu sekitar 13 sampai 14 persen,” kata Rusman.
Ia menjelaskan, harga rokok ilegal yang lebih murah dengan rasa yang hampir sama dengan rokok legal membuat produk tersebut semakin mudah diterima masyarakat. Padahal, peredarannya berdampak pada penerimaan negara.
“Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Rusman menambahkan, Bea Cukai Jawa Timur I terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun, upaya tersebut perlu didukung kerja sama seluruh pihak karena tantangan pemberantasan ke depan semakin berat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal semakin diperkuat. Selain menjaga penerimaan negara, upaya tersebut juga penting untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan cukai.
*Kepala Dinas Kominfo Kota Mojokerto*
Citra Mayangsari
(Mahmudah)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
