ANGGARAN MILIARAN BAKESBANGPOL JATIM DISOROT! PAKET MAMIN Rp782 JUTA TERCATAT PENGADAAN LANGSUNG, GARAD DESAK BUKA HPS DAN KAK!
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | SURABAYA – Penggunaan anggaran miliaran rupiah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan serius. Sejumlah paket belanja, mulai dari kegiatan seremonial, suvenir, meeting hotel, event organizer (EO), hingga konsumsi rapat, dipertanyakan oleh tim investigasi PT Media Rakyat Demokrasi (MRD) bersama LSM GARAD Indonesia.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Tim investigasi mengaku menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara penjelasan tertulis Bakesbangpol Jatim dengan data yang mereka telusuri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
Persoalan semakin mengemuka setelah Bakesbangpol Jatim menerbitkan surat jawaban bernomor 000.3/10931/209.1/2026. Surat tersebut justru menjadi bahan pemeriksaan lanjutan bagi tim investigasi untuk menguji konsistensi penjelasan instansi dengan informasi yang tercantum dalam sistem pengadaan.
Sebelumnya, pihak Bakesbangpol Jatim disebut menjelaskan bahwa pengadaan bernilai besar telah dilaksanakan melalui mekanisme E-Purchasing atau E-Katalog. Namun, tim investigasi MRD dan GARAD mengaku menemukan data berbeda pada salah satu paket belanja konsumsi rapat.
PAKET MAMIN Rp782 JUTA JADI PUSAT PERHATIAN
Berdasarkan penelusuran ulang yang disampaikan tim investigasi, paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp782.806.000 tercatat dalam SIRUP LKPP dengan Kode RUP 61576999.
Yang menjadi pertanyaan, metode pemilihan yang tercantum dalam data tersebut adalah Pengadaan Langsung, bukan E-Purchasing sebagaimana penjelasan yang sebelumnya disampaikan instansi.
Tim juga menyoroti adanya 19 pos sumber dana yang menurut mereka perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan apakah pengelompokan paket tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Direktur PT Media Rakyat Demokrasi (MRD), Achmad Anugrah, menilai perbedaan antara surat jawaban dan informasi dalam SIRUP tersebut harus dijelaskan secara terbuka.
"Di surat tanggapan mereka berargumen patuh pada sistem E-Purchasing atau E-Katalog. Tetapi faktanya, pada data SIRUP yang kami telusuri, paket mamin Rp782 juta tersebut tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai publik mendapatkan informasi yang berbeda antara jawaban tertulis dan data sistem," tegas Achmad Anugrah, Senin (9/11/2026).
Ia meminta pihak terkait menjelaskan dasar penentuan metode pengadaan, struktur paket, serta mekanisme pelaksanaan transaksi tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terjadi pemecahan paket yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan.
PAKET EO MILIARAN DAN RATUSAN JUTA IKUT DIPERTANYAKAN
Sorotan investigasi tidak berhenti pada belanja makanan dan minuman rapat.
Tim MRD dan GARAD juga mempertanyakan dua paket pengadaan jasa Event Organizer (EO), masing-masing senilai sekitar Rp1,52 miliar dan Rp468 juta.
Persoalan yang diangkat berkaitan dengan pencatatan jenis pengadaan. Berdasarkan hasil penelusuran yang disampaikan GARAD, jasa EO tersebut tercatat dalam kategori pengadaan BARANG, bukan Jasa Lainnya.
Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan teknis dari Bakesbangpol Jatim, terutama mengenai klasifikasi pengadaan, ruang lingkup pekerjaan, serta kesesuaian antara jenis paket dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.
SUVENIR Rp1,79 MILIAR DAN MEETING HOTEL Rp1,22 MILIAR DISOROT
Belanja suvenir atau goodie bag senilai sekitar Rp1,79 miliar dan paket meeting hotel dalam kota sebesar Rp1,22 miliar juga masuk dalam daftar pertanyaan tim investigasi.
GARAD menilai penjelasan mengenai kesesuaian dengan dokumen DPA maupun DPPA belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai kewajaran belanja.
Mereka meminta agar Bakesbangpol Jatim membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar perhitungan anggaran, spesifikasi barang, volume kebutuhan, hingga harga satuan setiap paket.
"Keselarasan dengan dokumen DPPA internal tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kewajaran penggunaan anggaran. Kami tidak membutuhkan jawaban normatif. Kami meminta HPS dan KAK dibuka secara transparan. Berapa harga satuan goodie bag? Apa dasar kebutuhan meeting hotel dalam kota hingga mencapai Rp1,22 miliar? Semua harus bisa dijelaskan kepada publik," tegas perwakilan GARAD.
Menurut GARAD, keterbukaan dokumen menjadi penting agar penggunaan anggaran publik dapat diuji berdasarkan kebutuhan riil, kewajaran harga, volume pekerjaan, serta manfaat kegiatan bagi masyarakat.
SURAT ADDENDUM DIKIRIM, 2 X 24 JAM JADI BATAS TUNGGU
Sebagai tindak lanjut, GARAD mengaku telah mengirimkan surat addendum berisi penegasan sejumlah temuan dan pertanyaan investigasi kepada Nurul Ansori, Sekretaris Bakesbangpol Jatim, melalui nomor WhatsApp yang sebelumnya digunakan untuk komunikasi surat-menyurat.
Pengiriman dokumen dalam format PDF tersebut dilakukan setelah pihak GARAD menerima jawaban surat sebelumnya melalui nomor kontak yang sama.
"Kemarin saya juga menerima balasan surat melalui nomor WhatsApp tersebut. Karena itu, untuk surat addendum ini sementara kami kirimkan melalui kontak yang sama dalam bentuk file PDF," ungkapnya.
GARAD menyatakan memberikan waktu 2 x 24 jam untuk memperoleh tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Apabila jawaban yang diterima kembali bersifat normatif dan dokumen yang diminta tidak dibuka, mereka menyatakan akan berkoordinasi dengan jaringan mitra hukum untuk membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
PUBLIK BERHAK TAHU, UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Besarnya nilai anggaran bukan dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika muncul pertanyaan mengenai metode pengadaan, klasifikasi paket, kewajaran harga, dan keterbukaan dokumen, penjelasan yang terukur dan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak.
Kini publik menanti jawaban Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
Apakah seluruh paket belanja tersebut telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan? Apakah metode pengadaan, spesifikasi, harga satuan, dan volume pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban terbuka, bukan sekadar pernyataan administratif.
Transparansi bukan ancaman bagi instansi pemerintah. Justru keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang membiayai seluruh kegiatan melalui uang negara.
(Tim Investigasi)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
