AGUS FLORES USULKAN PRESIDEN PRABOWO PILIH JOKOWI SEBAGAI WAKIL PRESIDEN, DINILAI TIDAK MELANGGAR KONSTITUSI
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA, 12 NOVEMBER 2026, - Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyampaikan gagasan politik yang cukup menarik perhatian publik. Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Agus Flores, usulan tersebut merupakan pandangan politik yang patut menjadi bahan diskusi nasional. Ia berpandangan bahwa gagasan mengenai kepemimpinan nasional tidak seharusnya langsung ditutup, selama tetap mengacu pada aturan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Agus Flores menilai bahwa tidak ada salahnya membicarakan kemungkinan Prabowo dan Jokowi berada dalam satu kepemimpinan nasional. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana setiap gagasan tersebut dikaji secara terbuka, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Agus Flores: Gagasan Ini Perlu Dikaji, Bukan Langsung Ditolak
Agus Flores menyampaikan bahwa dirinya menilai wacana Jokowi menjadi Wakil Presiden tidak serta-merta dapat dianggap melanggar konstitusi.
Ia merujuk pada prinsip bahwa UUD 1945 mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7, termasuk pembatasan pemilihan kembali dalam jabatan yang sama.
Wacana tersebut sebelumnya juga pernah menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara. Pada 2022, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur larangan bagi mantan presiden yang telah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Namun, terdapat pula pandangan ahli hukum yang mengingatkan pentingnya semangat pembatasan masa jabatan dalam konstitusi.
Tetap Menghormati Mekanisme Konstitusi
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan.
Sementara itu, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong di tengah masa jabatan memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Karena itu, gagasan Agus Flores perlu dibedakan dari mekanisme pengangkatan Wakil Presiden secara langsung oleh Presiden. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Wacana Kepemimpinan Nasional Menjadi Diskusi Publik
Agus Flores berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi masyarakat, terutama mengenai masa depan kepemimpinan nasional, kesinambungan pemerintahan, dan dinamika demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa setiap usulan politik harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum, konstitusi, dan kepentingan bangsa.
Menurut Agus, menyampaikan gagasan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Namun, keputusan mengenai kepemimpinan nasional tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
Wacana Prabowo dan Jokowi dalam satu kepemimpinan nasional pun menjadi gagasan yang dapat dibicarakan secara terbuka, dengan tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.
(Maha)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
