Diduga Kades Ranto panjang Murka terkait Persoalan Uang Pengamanan PETI Picu Keberatan , Setoran Disebut Capai Rp15–20 Juta per Unit Alat Berat
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | MANDAILING NATAL – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Sungai Bubu, Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah Kepala Desa Ranto Panjang, Ilmansyah, bersama aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh pemuda membuat video pernyataan keberatan di lokasi pertambangan.
Video tersebut dibuat pada Rabu, 11 November 2026, dengan menyampaikan laporan dan keberatan terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang diduga berlangsung di kawasan Sungai Bubu. Dalam video itu, mereka menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Mandailing Natal agar aktivitas PETI mendapat perhatian dan penanganan aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, diperkirakan terdapat sekitar kurang lebih 20 unit alat berat yang beroperasi di kawasan tersebut.
Namun, kemunculan video keberatan dari kepala desa bersama sejumlah unsur masyarakat itu justru memunculkan sejumlah pertanyaan.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan adanya persoalan terkait uang pengamanan aktivitas alat berat di lokasi PETI.
Menurut sumber tersebut, diduga terdapat permintaan uang pengamanan berkisar Rp15 juta hingga Rp20 juta untuk setiap unit alat berat. Narasumber itu juga menduga munculnya video keberatan tersebut berkaitan dengan persoalan komitmen atau kesepakatan setoran yang disebut-sebut terjadi sebelum alat berat beroperasi.
"Menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana mungkin alat berat bisa beroperasi dalam jumlah banyak tanpa sepengetahuan pemerintah desa? Kami menduga ada persoalan lain di balik munculnya video tersebut," ungkap narasumber.
Narasumber juga menduga adanya ketidaksesuaian komitmen terkait setoran yang sebelumnya disebut-sebut telah disepakati. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Jika benar terdapat praktik permintaan uang pengamanan terhadap setiap unit alat berat, persoalan ini tentu perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Terlebih, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN
Masyarakat berharap Kapolres Mandailing Natal untuk menindaklanjuti dan menelusuri dugaan praktik pungutan atau uang pengamanan apabila memang terdapat bukti yang mendukung.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, dan bagaimana kejadian yang sebenarnya terkhususnya video yang beredar di media sosial tiktok tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan permintaan uang pengamanan tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum terverifikasi secara independen.
Kepala Desa Ranto Panjang, Ilmansyah, serta pihak-pihak terkait perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas dugaan yang berkembang.
Publik menunggu langkah tegas dan transparan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik aktivitas PETI di Sungai Bubu.
(Magrifatulloh).
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
