KEABSAHAN SURAT PEMANFAATAN TANAH BEKAS GALIAN DI MADIUN DIPERTANYAKAN, PROSES PEMBUATAN DAN PERBEDAAN TANGGAL JADI SOROTAN
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM | MADIUN, 13 November 2026, -
Pembuatan surat permohonan pemanfaatan tanah bekas galian proyek drainase di Kabupaten Madiun menuai tanda tanya. Keabsahan administrasi surat tersebut mulai dipersoalkan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian tanggal penerbitan serta keterangan sejumlah pihak terkait proses pembuatannya.
Persoalan ini mencuat setelah awak media melakukan konfirmasi mengenai aktivitas pengerukan tanah galian proyek drainase di ruas Jalan Caruban–Morang yang dikerjakan oleh CV Mitra Karya Abadi.
Tanah bekas galian tersebut disebut-sebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum (fasum) di belakang Masjid Al Huda, Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan.
Namun, polemik muncul ketika aktivitas pengerukan dilaporkan meluas hingga memasuki area makam Tionghoa di kawasan Gemblung. Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar perizinan dan mekanisme pemanfaatan tanah bekas galian.
PELAKSANA MENGAKU BELUM MENERIMA SURAT REKOMENDASI
Saat dikonfirmasi, Jainul selaku pelaksana pekerjaan mengungkapkan bahwa tanah bekas galian tersebut diambil oleh seseorang yang disebutnya sebagai Pak Feri, Ketua Dewan, dengan alasan akan digunakan untuk fasilitas umum di belakang Masjid Al Huda.
"Tanah galian itu diambil oleh Pak Feri Ketua Dewan, katanya untuk fasum di belakang Masjid Al Huda. Kalau surat rekomendasi saya belum dikasih. Coba saya hubungi dulu Pak Feri," ungkap Jainul.
Ia juga mengaku tidak berani melarang aktivitas pengambilan tanah tersebut karena disebut-sebut untuk kepentingan fasilitas umum. Terlebih, menurut keterangannya, alat berat yang digunakan juga disewa di lokasi tersebut.
"Kata Pak Feri Senin suratnya sudah jadi dan nanti akan diantarkan. Kita mau melarang tidak berani karena bilangnya untuk fasum. Selain itu, alat beratnya juga kita sewa di situ," imbuhnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai dasar administrasi pengambilan dan pemanfaatan tanah bekas galian, terutama terkait keberadaan surat rekomendasi sebelum kegiatan dilakukan.
KEPALA DESA AKUI MENANDATANGANI SURAT, PROSES PEMBUATAN DIPERTANYAKAN
Kepala Desa Klecorejo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya menandatangani surat permohonan tersebut. Namun, ia menyebut proses penyusunan surat dilakukan oleh Sekretaris Desa.
"Mengenai surat itu memang saya yang bertanda tangan dan itu pun yang membuat Sekdes. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung kepada Sekdes. Kronologinya, pagi tanggal 2 November, Bu Ratmi, Sekcam dengan pakaian dinas datang ke kantor desa untuk membuat surat tersebut dan tanggalnya disuruh menyamakan dengan surat yang dari Wonorejo," ungkap Kepala Desa.
Lebih lanjut, Kepala Desa mengaku pihak pemerintah desa justru tidak pernah mengajukan permintaan pengurukan tanah tersebut.
"Mengenai pengurukan itu justru Pemdes tidak meminta. Makanya dengan adanya surat itu kita juga waswas karena tidak sesuai. Prosedurnya kan sebelum pelaksanaan kita mengajukan dulu, dan setelah diterima baru kita mengambil bekas galian tersebut," imbuhnya.
Keterangan tersebut semakin memperkuat perlunya penelusuran mengenai siapa pihak yang menginisiasi pembuatan surat, apa dasar permohonannya, serta bagaimana mekanisme administrasi yang sebenarnya dilakukan.
SEKDES SEBUT DIMINTA MEMBUAT SURAT OLEH SEKCAM
Keterangan serupa disampaikan Sekretaris Desa Klecorejo. Ia mengakui bahwa dirinya diminta membuat surat permohonan pemanfaatan tanah bekas galian oleh seseorang yang disebutnya sebagai Bu Ratmi.
"Saya memang disuruh membuat surat sama Bu Ratmi dan disuruh menyamakan dengan surat yang dibawa dari Desa Wonorejo. Tanggal tersebut juga Bu Ratmi yang menyuruh buat," ungkap Sekdes.
Dari rangkaian keterangan tersebut, muncul persoalan administrasi yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Pasalnya, surat yang disebut bertanggal 9 Oktober 2026 itu diduga baru dibuat pada 2 November 2026. Apabila benar demikian, terdapat rentang waktu yang perlu dijelaskan, terutama mengenai alasan pencantuman tanggal yang berbeda dengan waktu pembuatan dokumen sebenarnya.
SEKCAM MEJAYAN PERLU MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Dalam persoalan ini, peran Sekcam Mejayan bernama Ratmi sebagaimana disebutkan oleh Kepala Desa dan Sekdes menjadi salah satu bagian penting yang perlu diklarifikasi.
Apakah benar terdapat instruksi untuk membuat surat permohonan dengan tanggal 9 Oktober 2026, sementara proses penyusunannya berlangsung pada 2 November 2026?
Apa dasar dan kepentingan administrasi di balik permintaan tersebut? Siapa pihak yang mengajukan pemanfaatan tanah bekas galian, dan apakah prosedur persetujuan dari instansi berwenang telah ditempuh sebelum tanah tersebut diambil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab agar tidak berkembang menjadi dugaan adanya ketidaktertiban administrasi maupun potensi penyalahgunaan kewenangan.
Terlebih, dokumen tersebut disebut berkaitan dengan pemanfaatan material hasil pekerjaan proyek pemerintah yang semestinya memiliki kejelasan status, mekanisme persetujuan, serta pertanggungjawaban administrasi.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi langsung dari Sekcam Mejayan maupun pihak-pihak terkait lainnya masih diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara utuh.
TRANSPARANSI ADMINISTRASI JANGAN SAMPAI DIABAIKAN
Persoalan ini bukan sekadar mengenai selembar surat permohonan. Lebih jauh, publik berhak mengetahui bagaimana prosedur pemanfaatan tanah bekas galian proyek pemerintah dilaksanakan, siapa yang mengajukan, siapa yang memberikan persetujuan, serta apakah seluruh tahapan administrasi telah sesuai ketentuan.
Aparatur pemerintah dituntut bekerja secara transparan, profesional, dan akuntabel. Setiap dokumen resmi harus mencerminkan proses administrasi yang sebenarnya, bukan sekadar memenuhi kebutuhan formalitas.
Kini, yang dibutuhkan adalah klarifikasi terbuka dari pihak-pihak terkait agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.(Pur),.......
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
