Cuaca
Memuat cuaca...
Polri

Korlantas Polri Gaspol Benahi Tata Kelola Anggaran! Rakor 2026 Jadi Momentum Perkuat Transparansi dan Pelayanan Publik

Korlantas Polri Gaspol Benahi Tata Kelola Anggaran! Rakor 2026 Jadi Momentum Perkuat Transparansi dan Pelayanan Publik
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BEKASI – Bukan sekadar rapat rutin, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan dan Anggaran (Rakor Bagrenmin) Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi, mempertajam arah kebijakan, dan mendorong pelayanan lalu lintas yang semakin profesional, transparan, serta berpihak kepada masyarakat.

 

Digelar di salah satu hotel di kawasan Jatibening, Bekasi, Kamis (22/10/2026), kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi jajaran perencanaan dan anggaran Polantas dari berbagai wilayah Indonesia. Fokusnya jelas: menyatukan langkah, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap kebijakan serta penggunaan anggaran mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Dalam agenda tersebut, Kasubbag Logistik Bagrenmin Korlantas Polri, AKBP Roberto Aprianto Uda, membacakan sambutan tertulis Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Korlantas Polri. Pesan yang disampaikan menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas.

 

Anggaran Akuntabel, Pelayanan Harus Berdampak Nyata

 

AKBP Roberto menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan tindakan di seluruh jajaran Polantas. Koordinasi yang kuat diperlukan agar pelaksanaan tugas berjalan konsisten, objektif, dan transparan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

 

“Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan tugas bidang lalu lintas. Hal ini penting agar terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Korlantas Polri serta jajaran, dalam mendukung pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan agenda pemerintah,” ujar AKBP Roberto saat membacakan sambutan Kabag Ren.

 

Pesan tersebut menempatkan tata kelola anggaran sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat kinerja organisasi. Perencanaan yang matang diharapkan mampu mendorong program yang tepat sasaran, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

Delapan Prioritas Kapolri Jadi Arah Penguatan Organisasi

 

Sejalan dengan visi Polri yang berintegritas, profesional, humanis, tegas, adaptif, dan berorientasi kepada masyarakat menuju Indonesia Emas 2045, Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung delapan program prioritas Kapolri.

 

Delapan fokus tersebut mencakup penguatan kelembagaan dan keorganisasian, pembinaan sumber daya manusia serta pola rekrutmen anggota, peningkatan pelayanan publik, penguatan penegakan hukum, sistem pengawasan, akuntabilitas anggaran, transformasi digital, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

 

Seluruh prioritas itu membutuhkan perencanaan yang terukur dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, program organisasi tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

 

Polisi Harus Hadir Menjawab Kegelisahan Masyarakat

 

Tak hanya menyoroti tata kelola internal, Korlantas Polri juga menekankan pentingnya doktrin kepemimpinan “Polisi Bersama Masyarakat”. Prinsip ini menegaskan bahwa kehadiran polisi harus membawa manfaat, memberikan rasa aman, serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang nyata.

 

Polantas pun didorong merealisasikan sembilan langkah nyata untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Di antaranya memastikan laporan ditangani secara jelas, menjunjung kesetaraan di hadapan hukum, memberantas pungutan liar dan praktik pelayanan transaksional, serta menindaklanjuti pengaduan tanpa harus menunggu persoalan menjadi viral.

 

Perbaikan kultur pelayanan juga menjadi perhatian penting. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang ramah, mudah diakses, tidak berbelit-belit, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.

 

Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak cukup diukur dari terlaksananya program maupun terserapnya anggaran. Kualitas pelayanan, integritas personel, serta kepercayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari capaian organisasi.

 

Menutup sambutan, AKBP Roberto mengajak seluruh jajaran memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam membangun pelayanan lalu lintas yang semakin baik.

 

“Melalui koordinasi perencanaan dan anggaran yang matang ini, mari kita bersama-sama mewujudkan polisi lalu lintas yang sehat, bersyukur, dan bangga dalam melayani masyarakat,” katanya.

 

Rakor Bagrenmin Korlantas Polri 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antarsatuan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan mendorong transformasi pelayanan lalu lintas yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Pada akhirnya, setiap kebijakan harus bermuara pada kepentingan publik: anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pelayanan Polantas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Maha/Kok) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">