Wajah Aceh: Catatan Kritis Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan dari Bumi Gayo
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | TAKENGON — Berbagai persoalan strategis yang tengah menjadi perhatian masyarakat Aceh, mulai dari implementasi kekhususan Aceh, penanganan pascabencana, darurat narkoba, tata kelola pemerintahan, hingga penyelamatan lingkungan, menjadi sorotan Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan.
Mantan Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU) sekaligus aktivis Senat Mahasiswa USU periode 1993–1994 tersebut menyampaikan pandangan kritisnya mengenai kondisi Aceh saat ini dari Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
Sebagai akademisi yang aktif dalam pergerakan mahasiswa pada era 1990-an dan pernah terlibat dalam aktivitas lingkungan, Iskandar Muda menilai Aceh sedang menghadapi fase transisi penting. Berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan ekologi membutuhkan kepemimpinan yang responsif, kebijakan yang terukur, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, pembahasan mengenai masa depan Aceh tidak boleh berhenti pada perdebatan politik, tetapi harus diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Kekhususan Aceh Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Menyoroti dinamika pasca-MoU Helsinki dan implementasi regulasi kekhususan Aceh, Iskandar Muda menekankan pentingnya mengarahkan perhatian dari perdebatan simbolis menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai kekhususan Aceh dan MoU Helsinki merupakan fondasi penting bagi perjalanan politik dan pembangunan Aceh. Namun, nilai strategis tersebut harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Nilai-nilai kekhususan Aceh dan MoU Helsinki adalah fondasi yang sangat bernilai. Namun, rakyat Aceh hari ini menagih bukti nyata: bagaimana kekhususan tersebut berbanding lurus dengan hadirnya lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan mutu pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki Aceh untuk memperkuat ekonomi riil, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan pembangunan yang inklusif.
Pemerintah Diminta Mempercepat Pemulihan Pascabencana
Persoalan penanganan pascabencana juga menjadi perhatian Iskandar Muda. Ia menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk kawasan Pidie Jaya dan daerah lain yang rawan banjir.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat terdampak serta memangkas hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pembangunan hunian tetap (huntap), pemulihan fasilitas pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
“Pemerintah harus bergerak cepat. Kepastian tempat tinggal dan infrastruktur dasar bagi korban bencana adalah hak mendasar warga yang tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya saat ditemui di Takengon.
Ia menilai percepatan pemulihan bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga, efektivitas birokrasi, dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
Darurat Narkoba Mengancam Masa Depan Generasi Muda
Iskandar Muda turut menyoroti persoalan peredaran narkotika yang dinilainya semakin mengkhawatirkan, termasuk potensi penyebarannya hingga ke kawasan pedesaan.
Pengungkapan jaringan peredaran narkotika dan fasilitas produksi narkoba, menurutnya, harus menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen masyarakat mengenai ancaman terhadap masa depan generasi muda Aceh.
“Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi muda kita. Penindakannya tidak boleh lagi menggunakan pola biasa. Harus ada sinergi menyeluruh—melibatkan pemerintah, ulama, penegak hukum, hingga penguatan di benteng keluarga—untuk memutus mata rantai peredaran ini,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari penegakan hukum terhadap jaringan pengedar, pencegahan di lingkungan pendidikan, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan, hingga penguatan peran keluarga dan masyarakat.
Dengan langkah terpadu, ia berharap generasi muda Aceh dapat terlindungi dari ancaman narkotika dan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang secara sehat dan produktif.
Integritas Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Harus Diperkuat
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Iskandar Muda menekankan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan anggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, penguatan kemandirian fiskal menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada masa mendatang.
Ia mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, lembaga legislatif, baik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional.
Pengawasan tersebut, menurutnya, harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau faksi politik tertentu.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi hingga tingkat pemerintahan desa. Tata kelola yang bersih, efisien, dan akuntabel dinilai menjadi salah satu prasyarat utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penyelamatan Hutan Aceh Menjadi Tanggung Jawab Global
Sebagai mantan aktivis lingkungan, Iskandar Muda memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hutan dan ekosistem Aceh, terutama Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan kawasan Dataran Tinggi Gayo.
Ia menilai hutan Aceh bukan hanya aset daerah, melainkan bagian penting dari sistem ekologis global yang berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyerap karbon, mengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana ekologis.
Karena itu, kerusakan hutan, pembalakan liar, perusakan daerah aliran sungai (DAS), serta pencemaran lingkungan harus ditangani secara serius melalui penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten.
“Dunia internasional hari ini menaruh harapan besar pada keberlanjutan hutan Aceh. Jika kita gagal menghentikan pembalakan liar, perusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pembiaran limbah, Aceh bukan hanya rugi secara finansial, tetapi juga kehilangan legitimasi dan kepercayaan global,” ungkapnya.
Ia menambahkan, upaya perlindungan lingkungan perlu disertai skema pendanaan hijau (green financing) dan mekanisme kompensasi lingkungan yang adil bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, masyarakat yang turut menjaga kelestarian hutan harus memperoleh manfaat ekonomi yang layak melalui program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan juga harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan keselamatan generasi mendatang.
Menatap Masa Depan Aceh
Berbagai catatan kritis yang disampaikan Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan dari Takengon tersebut menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan Aceh yang lebih menyeluruh, dengan menempatkan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, keamanan generasi muda, dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
Aceh memiliki modal historis, kekhususan, sumber daya alam, serta potensi sumber daya manusia yang besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang tepat, kepemimpinan yang berintegritas, dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ke depan, tantangan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam program yang terukur dan memberikan manfaat nyata.
Dari Bumi Gayo, Iskandar Muda mengingatkan bahwa masa depan Aceh tidak hanya ditentukan oleh dinamika politik hari ini, tetapi juga oleh keberanian seluruh elemen untuk membangun pemerintahan yang transparan, ekonomi yang berkeadilan, masyarakat yang tangguh, serta lingkungan yang tetap lestari.***
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
