Atasi Overkapasitas 350%, Kanwil Ditjenpas Kaltim Perkuat Sinergi dengan Pemprov Kaltara Bangun Satker Pemasyarakatan Baru di Bulungan
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM | TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan dan pembinaan pemasyarakatan di wilayah kerjanya. Pada Selasa (17/11/2026), Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur melaksanakan audiensi resmi bersama Gubernur Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Pertemuan strategis ini membahas penguatan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus utama pada urgensi pembangunan satuan kerja (satker) pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan selaku ibu kota provinsi.





Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur menyoroti kondisi faktual di lapangan, di mana dua satker pemasyarakatan yang saat ini beroperasi di Kalimantan Utara yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan dan Lapas Kelas IIB Nunukan telah mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded) yang sangat tinggi, mencapai angka 350%.
Tingginya tingkat kepadatan hunian tersebut berdampak langsung terhadap optimalisasi aspek keamanan, ketertiban, program pembinaan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan. Oleh karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menghadirkan fasilitas pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan dinilai menjadi langkah mendesak dan strategis guna memeratakan distribusi warga binaan.




Gubernur Kalimantan Utara menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung rencana pembangunan satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.
Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, realisasi dukungan hibah pembangunan dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal ini akan berpedoman penuh pada ketentuan dan pedoman pencegahan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).




Untuk memenuhi aspek legalitas penganggaran daerah sesuai aturan tersebut, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Resmi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Surat persetujuan tersebut nantinya akan menjadi landasan utama dalam koordinasi teknis dan administrasi lanjutan antara jajaran Pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.***
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati