GEGER BUMI BLAMBANGAN! RADEN BOMBA SUGIARTO LAYANGKAN SOMASI TERBUKA: “TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO! BUMI BLAMBANGAN BUKAN KELINCI PERCOBAAN!”
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI – Perlawanan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, semakin menguat.

Kali ini, sikap tegas datang dari Raden Bomba Sugiarto, S.H., M.H., yang dikenal sebagai Advokat Bomba sekaligus putra asli Bumi Blambangan. Ia secara terbuka melayangkan somasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk keberatan atas wacana translokasi satwa langka tersebut.




Dengan lantang, Advokat Bomba menyuarakan pesan yang menjadi sikap perjuangannya:
“TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO! BUMI BLAMBANGAN BUKAN KELINCI PERCOBAAN!”




Pernyataan tersebut bukan sekadar slogan perlawanan. Advokat Bomba menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kawasan konservasi di Banyuwangi harus melalui kajian ilmiah yang mendalam, kepastian hukum, transparansi, serta melibatkan masyarakat daerah.
Menurutnya, Alas Purwo bukan laboratorium untuk menguji kebijakan yang belum terukur dampak ekologisnya. Kawasan tersebut merupakan salah satu kekayaan alam kebanggaan Indonesia yang harus dijaga kelestariannya.




TIGA LANDASAN UTAMA PENOLAKAN
1. Diduga Mengabaikan Prinsip dan Norma Hukum Lingkungan




Advokat Bomba menilai rencana translokasi harus diuji berdasarkan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta prinsip partisipasi masyarakat berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Ia menegaskan, masyarakat Banyuwangi tidak boleh hanya menjadi penonton ketika keputusan besar mengenai masa depan kawasan konservasi di daerahnya ditentukan tanpa keterbukaan yang memadai.




2. Jangan Pertaruhkan Nyawa Badak Jawa!
Badak Jawa merupakan salah satu satwa paling langka dan dilindungi di dunia. Proses pemindahan satwa dengan kebutuhan habitat yang sangat spesifik bukanlah pekerjaan sederhana.




Risiko stres, gangguan kesehatan, adaptasi terhadap lingkungan baru, hingga kemungkinan kematian harus diperhitungkan secara serius.
Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan justru menciptakan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa yang sangat dilindungi tersebut.
3. Desak Transparansi, Waspadai Kepentingan di Balik Kebijakan
Advokat Bomba juga mendesak Pemerintah Pusat membuka seluruh dokumen kajian, perencanaan, dan alasan strategis di balik wacana pemindahan Badak Jawa.
Ia meminta investigasi dan pengawasan menyeluruh untuk memastikan agenda konservasi benar-benar murni demi kepentingan pelestarian alam.
Termasuk memastikan tidak ada kepentingan lain, seperti agenda pertambangan maupun perubahan tata ruang di kawasan penyangga, yang berpotensi memanfaatkan kebijakan konservasi sebagai pintu masuk.
SOMASI TERBUKA! JALUR PTUN DAN CITIZEN LAWSUIT SIAP DITEMPUH
Tidak berhenti pada pernyataan penolakan, Raden Bomba Sugiarto, S.H., M.H. menegaskan kesiapannya menempuh langkah hukum apabila wacana tersebut tetap dipaksakan tanpa landasan kajian dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun mekanisme Citizen Lawsuit menjadi opsi yang dipertimbangkan sesuai dasar hukum dan persyaratan yang berlaku.
Baginya, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya persoalan kepentingan sesaat, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi warisan alam bagi generasi mendatang.
PESAN KERAS UNTUK PEMERINTAH PUSAT!
Advokat Bomba meminta Pemerintah Pusat mendengar suara masyarakat Banyuwangi. Jangan mengambil keputusan sepihak terhadap kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bumi Blambangan.
“Tolak pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo! Bumi Blambangan bukan kelinci percobaan!”
Pernyataan itu menjadi penegasan sikap Raden Bomba Sugiarto, S.H., M.H. bahwa perjuangan menjaga Alas Purwo bukan sekadar persoalan daerah, melainkan bagian dari tanggung jawab nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Kini, publik menunggu keterbukaan dan penjelasan Pemerintah Pusat.
JANGAN KORBANKAN KELESTARIAN ALAM ATAS NAMA KEBIJAKAN KONSERVASI!
Salam lestari Bumi Blambangan!
#TolakTranslokasiBadakJawa
#SaveAlasPurwo
#BumiBlambanganBukanKelinciPercobaan
#RadenBombaSugiarto
#AdvokatBomba
#HukumLingkungan
#Banyuwangi
(Maha/Jok)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati