Riski Elsinki Desak Pemerintah Aceh Bubarkan BRA: Jangan Hamburkan Uang Rakyat, Sementara Korban Konflik Masih Terlupakan
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANDA ACEH – Presidium Solidaritas Bangsa Aceh (SOBA), Riski Elsinki, mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Bahkan, ia meminta Pemerintah Aceh mempertimbangkan pembubaran lembaga tersebut apabila terbukti tidak lagi mampu menjalankan mandat utama reintegrasi dan penguatan perdamaian Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015.
Menurut Riski, keberadaan BRA seharusnya menjadi instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan perdamaian Aceh melalui pemulihan kehidupan mantan kombatan, korban konflik, dan masyarakat yang terdampak konflik berkepanjangan.
Namun, ia menilai publik perlu mempertanyakan sejauh mana hasil nyata yang telah dicapai BRA setelah bertahun-tahun menjalankan mandat tersebut.
"Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk memulihkan luka masyarakat akibat konflik justru lebih sibuk mengurus fasilitas birokrasi daripada memastikan korban konflik mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Kita ingin melihat hasil nyata reintegrasi, bukan sekadar kegiatan seremonial dan pernyataan tentang perdamaian," ujar Riski Elsinki.
Ia juga menyoroti polemik pengadaan kendaraan operasional BRA pada tahun anggaran 2026 yang menjadi perbincangan masyarakat. Berdasarkan pemberitaan mengenai dua paket pengadaan, total pagu anggaran kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp17,94 miliar.
Riski mempertanyakan skala prioritas kebijakan anggaran tersebut, terutama ketika masih banyak persoalan pemulihan korban konflik, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi yang membutuhkan perhatian serius.
"Apakah kebutuhan paling mendesak BRA hari ini adalah menyediakan kendaraan operasional dengan anggaran hampir Rp18 miliar, atau memastikan masyarakat korban konflik mendapatkan pemulihan kehidupan? Jangan sampai mobil-mobil baru menjadi simbol bergeraknya birokrasi, sementara nasib korban konflik masih berjalan di tempat," tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan fasilitas operasional suatu lembaga memang tidak dapat diabaikan. Namun, pengadaan fasilitas harus didasarkan pada urgensi, efisiensi, transparansi, dan kesesuaiannya dengan tugas pokok lembaga.
"Uang tersebut adalah uang rakyat Aceh, bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Aceh harus menjelaskan urgensi pengadaan, spesifikasi kendaraan, siapa penerimanya, serta bagaimana fasilitas tersebut berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan program reintegrasi," lanjut Riski.
Ketua BRA Diminta Pertanggungjawabkan Mandat Kelembagaan
Riski juga mengingatkan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 memberikan mandat yang jelas kepada BRA, termasuk pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, rehabilitasi, pemulihan hak masyarakat korban konflik, serta penguatan perdamaian dan pencegahan konflik.
Karena itu, menurutnya, Ketua BRA tidak cukup hanya berbicara tentang komitmen perdamaian, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan keutuhan NKRI, tetapi harus mampu menunjukkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kelembagaan.
"Ketika muncul polemik Bendera Bintang Bulan, masyarakat justru membutuhkan pendekatan yang mampu membangun komunikasi, kepercayaan, dan mencegah ketegangan. Namun, kita juga harus bertanya, bagaimana dengan mandat utama BRA sendiri? Sudah sejauh mana reintegrasi mantan kombatan dan pemulihan korban konflik diwujudkan?" ungkapnya.
Ia menilai perdamaian tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik bersenjata. Perdamaian juga harus diwujudkan melalui keadilan, pemulihan hak, kesejahteraan, dan jaminan masa depan masyarakat yang terdampak konflik.
"Jangan hanya meminta masyarakat menjaga perdamaian, tetapi lembaga yang diberi mandat khusus untuk mengawal perdamaian tidak mampu memperlihatkan capaian yang terukur. Perdamaian harus dirasakan oleh rakyat, bukan hanya menjadi jargon pejabat," katanya.
SOBA Desak Gubernur Evaluasi BRA dan Pertimbangkan Pembubaran
Atas berbagai persoalan tersebut, Riski Elsinki meminta Gubernur Aceh bersama DPRA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BRA, termasuk penggunaan anggaran, efektivitas program, struktur organisasi, dan pencapaian target reintegrasi.
Ia menegaskan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan BRA tidak lagi efektif menjalankan mandatnya, Pemerintah Aceh harus berani mengambil langkah pembubaran melalui mekanisme hukum yang berlaku dan membangun mekanisme pengganti yang lebih efektif.
"Kami tidak ingin pembubaran BRA justru menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak korban konflik. Justru sebaliknya, jika lembaga ini tidak efektif, harus ada mekanisme baru yang lebih transparan, profesional, dan benar-benar bekerja untuk masyarakat yang membutuhkan pemulihan," tegasnya.
SOBA juga mendorong Pemerintah Aceh membuka laporan kinerja dan realisasi anggaran BRA kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui secara objektif sejauh mana lembaga tersebut telah menjalankan amanah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015.
Menurut Riski, evaluasi kelembagaan bukanlah bentuk penolakan terhadap perdamaian Aceh, melainkan bagian dari upaya memastikan cita-cita perdamaian tidak berhenti pada dokumen dan struktur birokrasi.
"Jangan sampai kita mewariskan gedung, kendaraan, dan jabatan dari sebuah lembaga perdamaian, tetapi gagal mewariskan keadilan dan kesejahteraan bagi korban konflik. Jika BRA tidak mampu menjalankan amanah reintegrasi, Pemerintah Aceh harus berani mengevaluasi dan membubarkannya melalui prosedur hukum yang sah," tutup Riski Elsinki.***
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
