Bersinergi dengan masyarakat desa klngon untuk Persiapan pasang acir dan buat lubang persiapan tanaman th 2026 Rph Klangon BKPH pajaran.
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Madiun, 14 November 2026 KPH Saradan BKPH Pajaran RPH Klangon mengadakan kegiatan pasang acir dan lubang di petak 134A, berdasarkan Regulasi Kawasan Hutan. Secara yuridis, pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan mengacu pada regulasi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021 melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) pada area hutan produksi maupun hutan lindung tertentu, sebagaimana diulas dalam kajian Bina Hukum Lingkungan.

Pemasangan acir merupakan salah satu tahapan teknis dalam persiapan tanaman. Acir berfungsi sebagai penanda titik tanam sehingga penempatan tanaman di lapangan dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.




Dalam pelaksanaannya, petugas Perhutani bersama pesanggem menentukan dan memasang acir pada areal yang akan ditanami. Keterlibatan pesanggem juga menjadi bagian dari koordinasi antara Perhutani dan masyarakat untuk mendukung kelancaran kegiatan tanaman di lapangan.
Agung selaku KRPH Klangon saat di konfirmasi mengenai kegitan tersebut memberi jawaban,”lahan hutan yang di PKS kan itu nanti akan di tanami jagung oleh masyarakat Desa Klangon yang sudah terbentuk Koperasi, lahan di petak ini subur sehingga cocok untuk di tanami Jagung,dan untuk yang di pasang acir itu nanti tanaman tegakan Jati”, ungkapnya




“saya selaku pemangku wilayah sangat senang bisa bersinergi dengan masyarakat atau pesanggem, dengan adanya lahan yang bisa di tanami jagung ini juga membantu dari program Presiden, Dalam dokumen analisis, koalisi masyarakat sipil memperingatkan bahwa perluasan proyek pangan di kawasan hutan berisiko mengulang pola food estate sebelumnya. Mereka menyoroti potensi kerusakan ekologis, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta potensi konflik agraria dengan masyarakat adat maupun petani lokal jika tata kelola dan batas fungsi lindung tidak diawasi secara ketat”, imbuhnya
Di lapangan, kelompok petani hutan menyampaikan bahwa meskipun akses pupuk bersubsidi dan harga jual komoditas seperti jagung membaik, mereka masih membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi (seperti sumur dalam) karena laring.(pwt) turun ke lapangan,(pwt)ber,........
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati