Iskandar Muda Hasibuan: Kepercayaan Publik, Kinerja Pemerintahan, dan Tekanan Ekonomi Harus Dievaluasi Secara Bersamaan
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANDA ACEH, 20 Oktober 2026 — Hasil survei nasional mengenai kinerja pemerintahan tidak semestinya dibaca sebatas persentase kepuasan atau tingkat kepercayaan publik. Di balik angka-angka tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni sejauh mana kebijakan negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Pandangan tersebut menjadi kerangka analisis dalam pembahasan perkembangan nasional bersama Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Aceh sekaligus mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
Sejumlah survei yang dipublikasikan pada Oktober 2026 memperlihatkan gambaran beragam mengenai penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 55,3 persen dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 64,8 persen. Namun, kepuasan terhadap kondisi ekonomi hanya berada pada angka 36,8 persen. Sebanyak 58,6 persen responden juga menyatakan mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir.
Survei lainnya menunjukkan angka kepuasan yang berbeda. Public Policy Institute (PPI), sebagaimana diberitakan ANTARA, mencatat 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang diberitakan Reuters pada 16 Oktober 2026, menunjukkan tingkat persetujuan terhadap presiden sebesar 44,5 persen. Dalam survei tersebut, sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk, sedangkan 43,1 persen menyatakan kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka Berbeda, Realitas yang Perlu Diuji
Perbedaan hasil survei tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu lembaga melakukan kekeliruan. Setiap survei dapat menggunakan rumusan pertanyaan, waktu pengumpulan data, metode, karakteristik responden, dan indikator penilaian yang berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut perlu dibaca berdasarkan metodologi dan konteksnya, bukan dipertentangkan secara serampangan.
Kepuasan terhadap pemerintah, kepercayaan kepada pemerintah, dan persetujuan terhadap presiden merupakan indikator yang saling berhubungan, tetapi tidak identik. Seseorang dapat mempercayai pemerintah sebagai institusi, tetapi tetap tidak puas terhadap kebijakan ekonomi tertentu. Sebaliknya, seseorang dapat mendukung seorang pemimpin politik tanpa menyetujui seluruh keputusan pemerintahannya.
Dalam hasil survei Poltracking, selisih antara tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan kepuasan terhadap kinerjanya mencapai 9,5 poin persentase. Perbedaan ini patut dicermati, tetapi belum cukup untuk menjelaskan penyebabnya. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang membentuk kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
Survei yang kredibel tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menjelaskan batas-batas interpretasinya. Ukuran sampel, teknik pengumpulan data, rumusan pertanyaan, margin of error, serta waktu pelaksanaan survei perlu diperiksa sebelum hasilnya dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan politik.
Ekonomi Rumah Tangga Menjadi Ujian Utama
Dimensi ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam membaca persepsi publik. Ketika tingkat kepuasan terhadap pemerintah relatif lebih tinggi daripada kepuasan terhadap kondisi ekonomi, muncul pertanyaan mengenai kesenjangan antara penilaian politik dan pengalaman hidup masyarakat sehari-hari.
Bagi masyarakat, keberhasilan ekonomi tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto atau besarnya investasi. Ukuran yang paling dekat dengan kehidupan mereka adalah kemampuan membeli bahan pangan, membayar biaya pendidikan dan kesehatan, memperoleh pekerjaan yang layak, serta mempertahankan daya beli pendapatan.
Oleh karena itu, penilaian terhadap kondisi ekonomi perlu diuji melalui indikator objektif, antara lain inflasi dan harga pangan, pertumbuhan upah riil, kesempatan kerja, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta pengeluaran rumah tangga. Data makroekonomi yang membaik belum tentu langsung dirasakan secara merata apabila kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya hidup.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai keberhasilan statistik, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang baik harus dinilai berdasarkan hasil yang dirasakan warga, terutama kelompok berpendapatan rendah dan rumah tangga yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Survei Bukan Alat Legitimasi Politik
Dalam sistem demokrasi, survei opini publik memiliki fungsi penting sebagai instrumen untuk memahami aspirasi masyarakat. Namun, hasil survei tidak seharusnya digunakan semata-mata untuk membangun citra politik, membenarkan kebijakan, atau menyerang lawan politik.
Angka kepuasan yang tinggi tidak membebaskan pemerintah dari kewajiban memperbaiki berbagai kelemahan. Sebaliknya, angka kepuasan yang rendah juga tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah gagal. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang menyeluruh, berbasis data, dan mempertimbangkan konteks.
Pemerintah perlu memperlakukan hasil survei sebagai peringatan dini sekaligus masukan bagi perumusan kebijakan. Ketika masyarakat menyampaikan ketidakpuasan terhadap harga kebutuhan pokok, misalnya, respons yang diperlukan bukan sekadar komunikasi publik, melainkan evaluasi terhadap distribusi, stabilitas pasokan, efektivitas bantuan sosial, dan daya beli masyarakat.
Pada saat yang sama, lembaga survei memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi metodologi dan independensi. Media juga perlu menyajikan hasil survei secara proporsional, membedakan fakta, interpretasi, dan opini, serta menghindari penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan publik.
Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan
Kepercayaan publik tidak dapat dipelihara hanya melalui narasi keberhasilan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat adanya konsistensi antara janji, kebijakan, pelaksanaan, dan hasil. Transparansi, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, serta akuntabilitas pejabat publik merupakan bagian penting dari proses tersebut.
Hasil survei Poltracking yang mencatat tingkat kepuasan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 43,1 persen menunjukkan adanya bidang yang perlu mendapat perhatian serius. Angka ini tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan persoalan hukum, tetapi dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas dan efektivitas institusi.
Dalam negara demokratis, kritik bukanlah ancaman yang harus dibungkam, melainkan mekanisme koreksi. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik memiliki kesempatan lebih besar untuk mengidentifikasi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan. Sebaliknya, penolakan terhadap kritik berpotensi memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat.
Evaluasi Menyeluruh Menjadi Kunci
Pada akhirnya, hasil survei nasional perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai vonis politik ataupun sertifikat keberhasilan. Pemerintah harus membaca angka-angka survei bersama realitas sosial, menguji persepsi publik dengan data objektif, dan menerjemahkan temuan tersebut menjadi kebijakan yang terukur.
Ukuran utama keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata seberapa tinggi tingkat kepuasan dalam sebuah survei, melainkan seberapa konsisten negara meningkatkan kesejahteraan, menjamin keadilan, menegakkan hukum, dan memenuhi kebutuhan warganya.
Sebab, kepercayaan publik yang berkelanjutan tidak dibangun hanya dengan meyakinkan masyarakat bahwa keadaan sedang membaik, tetapi dengan menghadirkan bukti nyata bahwa kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik.***
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
