Satu HGU Milik Pemkab, Bisa Swasembada Pangan dan Hasil Ternak
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Salah satu Daerah yang memiliki HGU dan Lahan Perhutani yang cukuo luas dimiliki Kabulaten Banyuwangi. Sayangnya HGU-HGU yang dikelola saat ini, masih dirasa belum memberikan manfaat bagi daya ungkit perekonomian dan swasembada pangan untuk wilayah yang dikelola baik badan udaha atau perorangan yang telah diberikan hak oleh negara. Padahal wilayah operasi produksinya cukup luas ribuan hektar.
Untuk HGU Pertanian, yang berdekataan wilayah Kota Administratif Kabupaten Banyuwangi saja, hampir tersedia 4000 Hektar lebih, misalkan HGU Kalipuro, Kalibendo, Lidjen sampai Bumi Sari Songgon. Semua dikelola oleh pihak swasta, tidak ada BUMD Pertanian Pemkab Banyuwangi, semua milik keluarga tertentu yang menguasai dan mengelola.




Ribuan hektar wilayah HGU, tentunya bila tata kelola benar, akan menjadi sangat berarti untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Alih-alih mendapatkan manfaat dan dampak meningkatnya hasil bumi baik pertanian dan peternakan, malah menjadi tinggkat kemahalan harga kebutuhan pokok hidup yang dapat diturunkan. Belum lagi entitas pertanian pastinya akan berdampak pada swasembada peternakan, belum lagi tata kelola perikanan darat, meskipun sejatinya Wilayah Banyuwangi juga masyarakat pesisir yang mempunyai bentang pantai 175 KM. Harga 1 Kg beras, ikan, daging, sayur mayur proyeksi harga pasar juga sama di kota kota besar. Apakah sebagai Masyarakat Banyuwangi dapat merasakan dampak atas wilayah yang luas ini. Perlu koreksi bersama antara komitmen dengan pihak pemerintah, wakil rakyat dalam memperbaiki tata kelola atas ketidakseimbangan dan kesetaraan kebijakan. Daerah lain mendapatkan nilai tambah, kita justru yang berdaulat atas hanya sebagai penonton dengan harga-harga yang kemahalan.
BUMD dan Koperasi, sejatinya sebagai salah satu pilar ekonomi untuk melindungi warganya dari kesejahteraan dan ekononomi, namun wilayah yang luaspun dan posisi strategis belum membikan dampak yang signifikan, atau dengan modal lahan yang luas dapat menciptakan tenaga kerja yang banyak. Sampai saat ini kita masyarakat, hanya dihadapkan "halusinasi" gembar gembornya wilayah pertanian yang luas tapi hanya "jargon" poltik tanpa pernah tahu kapan menikmati harga-harga kebutuhan pokok dan daging dapat lebih murah kalau kita Ber-KTP Penduduk Banyuwangi.




Jika wilayah luas saja dapat dimiliki 1, 2 keluarga pemilik HGU kenapa BUMD tidak bisa, kenapa 1 gunung emas, juga dimiliki keluarga yang dapat menikmati emasnya, bukan BUMD Pertambangan yang mempunyai IUP, lalu bafan usaha kita posisikan sebagai operator tambang, sehingga kita bisa mandiri dan berdampak besar atas hasil bumi kita yang berdaulat. Mungkin pemimpin kita kedepan dapat mewujudkan strategi yang berpihak pada rakyatnya, bukan sekelompok keluarga/privat, namun rakyat Bumi Blambangan dan Generasinya yang bisa menjadi suatu harapan kedepannya. Bukan sajian "semua" selama 4 periode namun hanya pandai mencitrakan diri.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati