Cuaca
Memuat cuaca...
Nasional

Wapres Mundur Demi Kepentingan Bangsa, Setelah Dihantam Putusan MA dan MK Soal Ijazah

Wapres Mundur Demi Kepentingan Bangsa, Setelah Dihantam Putusan MA dan MK Soal Ijazah
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

*Oleh: Lian Wartawan Senior*

 

Gempur rokok

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA - Kamis 12 Novenber 2026. - Sejarah baru ditulis hari ini.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan isu. Bukan gosip. Bukan hoax.

 

Surat pengunduran diri itu sudah diserahkan langsung oleh Gibran ke Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026) sore, dan ke MPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis (12/11/2026) siang.

 

Gibran datang ke Senayan pukul 11.15 WIB, bertemu pimpinan MPR sekitar 20 menit, lalu pergi pukul 11.37 WIB. Tanpa banyak kata. Tanpa konferensi pers. Hanya sebuah surat.

 

*ISI SURATNYA SINGKAT, TAPI MENGGELEGAR*

Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan sendiri isi surat itu di depan wartawan.  

 

"Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri." 

 

 "Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi kepentingan pribadi saya."

 

Surat itu bernomor R-05/WAPRES/11/2026, ditujukan kepada Ketua MPR RI. Surat yang sama juga sudah disampaikan ke Presiden Prabowo.

 

*KENAPA GIBRAN MUNDUR?*

 

Jangan pura-pura tidak tahu?

 

Gibran mundur setelah dihantam bertubi-tubi dari segala penjuru:

 

*1. Dihantam Mahkamah Agung*

MA mengabulkan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat yang selama ini jadi dasar pencalonan Wapres 2024 itu dinyatakan bermasalah.

 

*2. Dihantam Mahkamah Konstitusi*

MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan Gibran dari pendidikan setara SMA di Singapura maupun Australia.

 

*3. Dihantam DPR*

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sudah meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan. Itu bukan jumlah kecil. Itu sinyal politik bahwa kursi Wapres sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

 

Gibran sempat mencoba melawan lewat PTUN. Presiden Prabowo sempat memberinya masukan agar memperjuangkan lewat jalur hukum. Bahkan dalam pertemuan 2,5 jam di Istana, Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat mundurnya.

 

Tapi akhirnya, Gibran memilih jalan kesatria: mundur dengan hormat, daripada dijatuhkan dengan tidak hormat.

 

*APA KATA ISTANA?*

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan itu. Ia menegaskan Presiden Prabowo tidak menolak niat Gibran. Presiden hanya memberi masukan agar Gibran tetap berjuang membuktikan dokumen pendidikannya lewat hukum.

 

Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan, secara konstitusional, Gibran masih Wapres sampai MPR memproses pemberhentiannya. 

Tidak ada kekosongan jabatan secara otomatis.

 

*APA SELANJUTNYA?*

Ini yang harus dikawal rakyat.

 

Sesuai UUD 1945, jika Wapres berhenti, MPR wajib menggelar Sidang Paripurna paling lambat 60 hari setelah jabatan kosong. 

MPR akan memilih Wapres baru dari 2 nama yang diajukan Presiden Prabowo.

 

Artinya, bola sekarang ada di tangan Prabowo dan MPR. Bukan di tangan buzzer. 

Bukan di tangan Rakyat.

 

*PESAN TAJAM*

 

Gibran mundur bukan karena lemah. 

Gibran mundur karena sadar, jabatan itu bukan warisan. Jabatan itu titipan rakyat.

 

Kalau dokumen pendidikan saja bermasalah, bagaimana rakyat bisa percaya pemimpinnya?

 

Mundurnya Gibran adalah pelajaran keras untuk semua pejabat serakah dan korup di negeri ini. *Kalau kamu naik dengan cara yang tidak jujur, kamu akan jatuh dengan cara yang tidak terhormat.*

 

Indonesia bukan milik pejabat serakah dan korup. Indonesia milik semua masyarakat.

 

Hari ini, seorang Wakil Presiden membuktikannya dengan mundur.

 

Siapa selanjutnya yang berani jujur?

 

*- Lian -*

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">