Cuaca
Memuat cuaca...
Hukum & Kriminal

Kemacetan Ketapang Jadi Sorotan! Bupati Ipuk Turun Tangan, Sopir Truk Bawa Pulang Sejumlah Kesepakatan Strategis

Kemacetan Ketapang Jadi Sorotan! Bupati Ipuk Turun Tangan, Sopir Truk Bawa Pulang Sejumlah Kesepakatan Strategis
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI — Persoalan kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi keluhan para sopir truk akhirnya mendapat ruang pembahasan langsung di meja pemerintah daerah. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima audiensi Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.

 

Pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka itu menjadi momentum penting bagi para pengemudi untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari antrean panjang kendaraan logistik hingga keterlambatan keberangkatan kapal yang berdampak terhadap kelancaran distribusi barang.

 

Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas aksi para sopir di Kantor Pemkab Banyuwangi sehari sebelumnya. Aspirasi yang semula disuarakan melalui aksi akhirnya dibahas langsung bersama Bupati dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

 

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta jajaran instansi terkait lainnya.

 

ENAM PLUS DUA USULAN, PERBAIKAN LAYANAN JADI TUNTUTAN

 

Dalam audiensi tersebut, para pihak membahas sejumlah langkah untuk memperbaiki pelayanan penyeberangan dan mengurai persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang.

 

Salah satu poin yang disepakati adalah penerapan time table atau jadwal operasional kapal secara tepat waktu. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan jadwal, KSOP akan memberikan teguran hingga penalti sesuai kewenangannya.

 

Selain itu, muncul usulan pemberian kompensasi apabila terjadi keterlambatan keberangkatan lebih dari 12 jam di Pelabuhan ASDP Ketapang akibat faktor di luar kondisi alam atau cuaca. Usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.

 

Masih terdapat enam poin lainnya yang turut dibahas sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama. Berbagai usulan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kesepakatan di ruang rapat, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

 

Bagi para pengemudi, kepastian jadwal dan kelancaran arus kendaraan menjadi persoalan krusial. Sebab, kemacetan dan keterlambatan penyeberangan berpotensi mengganggu waktu pengiriman barang serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur logistik Jawa–Bali.

 

IPUK TEGASKAN ASPIRASI SOPIR HARUS DITINDAKLANJUTI

 

Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa pertemuan tersebut memberikan kesempatan bagi para sopir untuk mengungkapkan kondisi nyata yang mereka alami selama beraktivitas di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.

 

Menurutnya, keterbukaan antarpihak menjadi modal penting untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan persoalan di lapangan.

 

“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.

 

Tak berhenti pada audiensi, Ipuk langsung mengambil langkah lanjutan dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut memuat sejumlah usulan strategis untuk mengatasi persoalan di kawasan Pelabuhan Ketapang.

 

Usulan itu mencakup pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.

 

Pemkab Banyuwangi sebelumnya juga telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Perhubungan agar dilakukan penambahan kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Jawa–Bali.

 

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan penyeberangan, terutama ketika volume kendaraan meningkat dan antrean logistik mulai mengganggu kelancaran arus transportasi.

 

“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.

 

GAPIBER LEGA, KINI MENUNGGU BUKTI DI LAPANGAN

 

Perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), mengaku lega setelah dapat menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi para pengemudi dan mendengar tanggapan dari Bupati Banyuwangi.

 

Ia berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam audiensi tersebut benar-benar ditindaklanjuti sehingga memberikan perubahan nyata terhadap pelayanan penyeberangan dan mengurangi beban para sopir truk.

 

“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ungkap Muhlasin.

 

Audiensi ini menjadi babak baru dalam upaya mencari jalan keluar atas persoalan kemacetan Pelabuhan Ketapang. Namun, pekerjaan belum selesai hanya dengan tercapainya kesepakatan.

 

Konsistensi penerapan jadwal kapal, tindak lanjut usulan kompensasi, peningkatan kapasitas dermaga, hingga dukungan pemerintah provinsi dan pusat akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas solusi tersebut.

 

Kini, para sopir truk berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama tidak sekadar menjadi catatan pertemuan, melainkan benar-benar hadir sebagai perubahan yang dapat dirasakan di lapangan.

 

Sebab, bagi para pengemudi dan pelaku usaha logistik, kelancaran penyeberangan bukan sekadar soal waktu tunggu, melainkan juga menyangkut kepastian kerja, efisiensi distribusi, dan keberlangsungan roda perekonomian Jawa–Bali. (silvi) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">