Jelang Digitalisasi Perlinsos Desember 2026, Plt Bupati Tulungagung Tekankan Validitas Data
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM | Tulungagung, - Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Implementasi Perlindungan Sosial Digital dan Aplikasi SIKS-NG yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, dan diikuti para operator SIKS-NG serta tenaga kesejahteraan sosial se-Kabupaten Tulungagung.
Workshop ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses transisi menuju sistem perlindungan sosial berbasis digital dapat berjalan secara optimal. Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat akurasi, ketepatan waktu, serta validitas data penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan mengelola data di lapangan.
Menurutnya, berbagai kendala teknis yang muncul dalam proses registrasi, sinkronisasi maupun penginputan data harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kita menyadari beban kerja dan kegamangan operasional yang saudara-saudara hadapi di lapangan. Permasalahan sinkronisasi data hingga tumpang tindihnya aplikasi sering membuat pelayanan terganggu. Kegiatan ini menjadi forum yang sangat krusial untuk mencari solusi cepat,” ujar Ahmad Baharudin.
Ia juga mengingatkan bahwa batas akhir registrasi ulang Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital ditetapkan paling lambat pada Desember 2026. Karena itu, seluruh operator dan tenaga kesejahteraan sosial diminta memanfaatkan workshop tersebut untuk memahami mekanisme sistem sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang masih ditemukan.
“Target nasional pada Desember harus kita kawal bersama. Jangan sampai persoalan teknis justru menjadi penghambat dalam memastikan masyarakat mendapatkan haknya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, workshop difokuskan pada tiga tujuan utama. Pertama, membedah berbagai permasalahan teknis terkait pendaftaran akun dan input data agar dapat tersinkronisasi dengan baik.
Kedua, memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para operator mengenai arsitektur integrasi sistem perlindungan sosial digital. Ketiga, menyusun rencana tindak lanjut secara konkret sehingga target implementasi sistem dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, Ahmad Baharudin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data bansos meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian. Menurutnya, kesalahan kecil dalam proses administrasi dapat berdampak besar terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak, justru gagal menerima bantuan hanya karena kesalahan teknis di tingkat administrasi,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan sistem digital mampu menghadirkan proses pendataan yang semakin transparan, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah memastikan program perlindungan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Workshop tersebut turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dewan Ekonomi Nasional. Hadir pula Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tulungagung berharap seluruh operator SIKS-NG dan tenaga kesejahteraan sosial memiliki pemahaman yang seragam terhadap mekanisme perlindungan sosial digital.
Dengan penguatan kapasitas operator, sinkronisasi data yang lebih baik, serta tindak lanjut terhadap berbagai kendala teknis, validitas data penerima bansos di Kabupaten Tulungagung diharapkan semakin terjamin.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tulungagung dalam menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.
(BambangTrimono)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
