RAPBD 2027 Banyuwangi Tembus Rp2,44 Triliun! Wabup Mujiono Bongkar Arah Anggaran, Target Ekonomi 5,41 Persen dan Kemiskinan Ditekan 5,77 Persen!
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI – Peta pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2027 mulai terlihat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp2,444 triliun. Anggaran bernilai fantastis tersebut diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi, memperkuat pelayanan publik, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Gambaran besar arah kebijakan fiskal itu disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (9/11/2026). Dalam forum legislatif tersebut, Mujiono menyampaikan nota pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Namun, di balik besarnya angka anggaran tersebut, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan serius: keterbatasan ruang fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Hj. Siti Mafrochatin Ni'mah dan Ruliono. Hadir pula anggota DPRD lintas fraksi, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat pemerintah daerah, kepala perangkat daerah, camat hingga lurah.
PENDAPATAN Rp2,444 TRILIUN, BELANJA Rp2,420 TRILIUN
Dalam pemaparannya, Mujiono merinci proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,444 triliun. Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850,8 miliar, pendapatan transfer Rp1,543 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,170 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah dirancang mencapai Rp2,420 triliun.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Di sisi lain, optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Banyuwangi ke depan.
Pemerintah daerah juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp68,416 miliar.
TARGET EKONOMI 5,41 PERSEN, KEMISKINAN DITEKAN 5,77 PERSEN
Tak sekadar menyusun angka pendapatan dan belanja, Pemkab Banyuwangi memasang sejumlah target pembangunan yang cukup ambisius pada 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,41 persen. Persentase penduduk miskin diharapkan turun menjadi 5,77 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan menyentuh 75,87 dan Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97.
Target tersebut menjadi pekerjaan besar bagi seluruh perangkat daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana program pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas yang benar-benar dirasakan warga.
Mujiono menegaskan, kebijakan belanja daerah harus mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus menjaga stabilitas pembangunan.
"Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," papar Mujiono.
RUANG FISKAL TERBATAS, ANGGARAN DITUNTUT TEPAT SASARAN
Persoalan keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan pendapatan daerah memiliki batas.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam menentukan skala prioritas. Belanja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat perlu dievaluasi, sedangkan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar harus mendapatkan perhatian serius.
Mujiono berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kini, publik Banyuwangi tentu menaruh harapan besar terhadap proses pembahasan anggaran tersebut. Sebab, angka Rp2,444 triliun bukan sekadar deretan nominal dalam dokumen pemerintah, melainkan menyangkut masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Ujian sesungguhnya RAPBD 2027 bukan hanya seberapa besar anggaran disusun, tetapi seberapa tepat anggaran itu digunakan dan seberapa nyata hasilnya dirasakan masyarakat.
(silvi)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
