APBD Jembrana 2027 Resmi Diketok! Bupati Kembang Beri Pesan Keras: Setiap Rupiah Wajib Kembali Untuk Kepentingan Rakyat!
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JEMBRANA, BALI – Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan strategis tersebut menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan Jembrana ke depan.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Jumat (6/11/2026).
Namun, bagi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, ketok palu APBD bukan sekadar seremoni politik maupun formalitas administratif. Ada tanggung jawab besar yang harus dipertaruhkan, yakni memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Bupati Kembang menegaskan, anggaran daerah tidak boleh hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan rakyat melalui program pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat langsung.
"Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang direncanakan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang disusun ataupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih penting, sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dan memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah daerah.
Bupati Kembang juga mengakui bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak ringan. Keterbatasan fiskal dan berbagai persoalan daerah membutuhkan strategi, kerja keras, serta kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai tantangan tidak menjadi alasan untuk melemahkan semangat membangun Jembrana.
Menurutnya, optimisme, persatuan, dan komitmen bekerja bersama merupakan modal penting untuk mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jembrana atas kontribusi, pandangan, kritik, serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027.
Sinergi eksekutif dan legislatif dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
TAK HANYA APBD, PENATAAN REGULASI JUGA JADI PRIORITAS
Selain menyepakati Ranperda APBD 2027, rapat paripurna tersebut juga menyetujui Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan regulasi untuk memastikan produk hukum daerah tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Kembang menilai, pembangunan daerah membutuhkan dua fondasi utama, yakni anggaran yang tepat sasaran dan regulasi yang tertib.
Anggaran menjadi instrumen untuk membiayai prioritas pembangunan, sementara regulasi menjadi landasan agar seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai koridor hukum.
Ia pun mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dicapai bersama DPRD tidak berhenti sebatas dokumen resmi atau keputusan di ruang sidang.
Kini, pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PESAN TEGAS BUPATI KEMBANG: RAKYAT HARUS MERASAKAN HASILNYA!
Kesepakatan APBD Jembrana 2027 menjadi awal dari tanggung jawab besar pemerintah daerah. Masyarakat tentu menaruh harapan agar setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kembang menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar berapa banyak anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang produktif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebab, anggaran bukan milik penguasa. Anggaran adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata!
(Tim)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
