Bukan Sekadar Wacana! Banyuwangi Buktikan Keberpihakan pada Perempuan, Capaian PUG Melonjak ke Kategori Utama
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI – Kesetaraan gender bukan sekadar slogan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat langkah nyata untuk memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, hingga kelompok rentan lainnya memperoleh akses dan kesempatan yang adil dalam pembangunan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani, berbagai program pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, hingga pelayanan publik inklusif terus digencarkan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Banyuwangi dalam membangun daerah yang tidak hanya maju, tetapi juga memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen itu kembali ditegaskan Ipuk saat mengikuti verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat (30/10/2026).
Verifikasi yang berlangsung secara daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan tersebut merupakan bagian dari penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan responsif gender harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi.
“Pemkab mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan serta monitoring,” tegas Ipuk.
6.398 Perempuan Kepala Keluarga Didorong Mandiri Secara Ekonomi
Salah satu langkah nyata Banyuwangi dalam memperkuat kesetaraan gender adalah melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung rumah tangga.
Melalui program Kanggo Riko, Pemkab Banyuwangi sejak 2021 telah menyalurkan bantuan alat usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp11,41 miliar. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Tak berhenti pada bantuan peralatan usaha, Pemkab Banyuwangi juga memberikan dukungan pembayaran premi BPJS, pelatihan kewirausahaan, hingga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui gerakan belanja ASN di pasar tradisional setiap bulan.
“Kami juga memberikan bantuan premi BPJS, pelatihan usaha, hingga menggerakkan ribuan ASN untuk berbelanja ke pasar tradisional setiap bulannya sebagai upaya mendongkrak pendapatan mereka,” ujar Ipuk.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi keluarga.
Perempuan Makin Diberi Ruang di Pucuk Birokrasi
Kesetaraan gender juga didorong melalui pembukaan kesempatan bagi perempuan untuk berkarier dan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Data Pemkab Banyuwangi menunjukkan, perempuan telah menempati sekitar 12 persen posisi eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagi Banyuwangi, pembangunan yang responsif gender harus memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan.
Pelayanan Publik Tak Boleh Meninggalkan Kelompok Rentan
Selain pemberdayaan ekonomi dan kesempatan berkarier, Banyuwangi juga memperkuat pelayanan publik yang lebih inklusif.
Berbagai program jemput bola terus dijalankan, di antaranya Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa serta Camping Embun atau Camping Pelayanan Masyarakat Kebun.
Melalui program tersebut, pelayanan pemerintahan diupayakan semakin dekat dengan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.
Pemkab Banyuwangi juga mengupayakan penerbitan identitas kependudukan bagi warga miskin yang terdata melalui UGD Kemiskinan.
Tak hanya itu, ruang partisipasi masyarakat diperluas melalui kegiatan rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, hingga rembug santri.
Forum-forum tersebut menjadi sarana untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan harapan berbagai kelompok masyarakat agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sepihak.
“Pemkab juga rutin menggelar rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan harapan berbagai kelompok warga,” kata Ipuk.
Banyuwangi Naik Dua Tingkat, Masuk Kategori Utama PPE 2026
Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Banyuwangi.
Verifikasi lapangan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan Forkopimda, organisasi perempuan, pengusaha perempuan, media, perguruan tinggi, hingga para kepala desa perempuan.
Tim panelis dari KemenPPPA melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, serta implementasi kebijakan PUG di Banyuwangi.
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, Banyuwangi masuk kategori Utama dalam Penghargaan Parahita Ekapraya 2026.
Capaian tersebut meningkat dua tingkat dibandingkan hasil evaluasi tahun 2021, ketika Banyuwangi berada pada kategori Madya.
Sebagai informasi, Penghargaan Parahita Ekapraya memiliki lima kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor.
Peningkatan capaian ini menjadi dorongan bagi Banyuwangi untuk terus memperkuat pembangunan yang responsif gender, memperluas akses pelayanan publik, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang.
Bagi Banyuwangi, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang pertumbuhan daerah, tetapi juga tentang memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. (silvi)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
