DUGAAN FEE 12,5% PROYEK PEMBANGUNAN KELURAHAN BANJARSARI: SIAPA BERMAIN, SIAPA BERTANGGUNG JAWAB, DAN KE MANA UANG RAKYAT MENGALIR?

Herman Sjahthi, S.H., M.Pd., M.Th., CBC.

(Pemerhati Transparansi & Akuntabilitas Publik Banyuwangi)

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Dugaan adanya permintaan atau pemotongan fee sebesar 12,5% dalam proyek pembangunan di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp180 juta, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika dugaan tersebut benar, maka terdapat indikasi praktik yang mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam tata kelola keuangan negara. Nilai 12,5% dari Rp180 juta setara dengan Rp22,5 juta. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: atas dasar kewenangan apa uang sebesar itu diminta, siapa yang meminta, kepada siapa diserahkan, dan untuk kepentingan siapa?

Baca Juga

Opini

Presiden Sudah Tidak Percaya Lagi Teleponnya Aman, Setelah Presidennya Sendiri Disadap Jenderal-nya Sendiri

Opini

DRUM BAND SENILAI RP 1,2 MILIAR LEBIH DIUTAMAKAN, SEKOLAH AMBRUK DIABAIKAN: DI MANA NALAR DAN HATI NURANI PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN BANYUWANGI?

Opini

DRUM BAND SENILAI RP 1,2 MILIAR LEBIH DIUTAMAKAN, SEKOLAH AMBRUK DIABAIKAN: DI MANA NALAR DAN HATI NURANI PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN BANYUWANGI?

Opini

SERAGAM RAPI, KEHORMATAN BANYUWANGI JANGAN KAU GADAIKAN DEMI NOTA PALSU! DAN PROYEK FIKTIF

Publik berhak mempertanyakan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam perspektif administrasi keuangan negara, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis atau kontraktor semata. Perlu ditelusuri peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila ada pelimpahan kewenangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pejabat pengadaan, hingga penyedia jasa. Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda sesuai dokumen penetapan serta pelaksanaan anggaran. Tidak boleh ada pejabat yang berlindung di balik rantai birokrasi untuk menghindari pertanggungjawaban.

Lebih jauh, apabila benar terdapat permintaan fee sebesar 12,5% yang dikaitkan dengan pencairan, pelaksanaan, atau penyelesaian proyek, maka persoalan tersebut harus diuji secara serius melalui mekanisme audit dan penegakan hukum. Praktik meminta imbalan tidak sah dari anggaran pembangunan, apabila terbukti memenuhi unsur pidana, dapat bersinggungan dengan ketentuan tindak pidana korupsi. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi objek transaksi kepentingan segelintir orang. Uang Rp22,5 juta bukan angka kecil bagi masyarakat yang setiap hari masih membutuhkan pembangunan yang berkualitas.

Baca Juga

Opini

OPINI PUBLIK INDONESIA BUKAN MILIK PEJABAT SERAKAH DAN KORUP Tapi Indonesia Milik Semua Masyarakat

Opini

DIDUGA BENDAHARA KELURAHAN BANJARSARI TERIMA FEE 12,5 PERSEN DARI PROYEK PAGAR DAN PAVINGISASI, TRANSPARANSI ANGGARAN DIPERTANYAKAN!

Opini

DUGAAN KASUS PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI LINGKUNGAN SMAK HIKMAH MANDALA: SEKOLAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM JANGAN TUTUP MATA, KEADILAN BAGI KORBAN HARUS DIUTAMAKAN!

Opini

Jembatan Trondol dan Persoalan Sampah: Di Mana Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat?"

Kami mendesak Inspektorat Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi, proses pengadaan, realisasi pembayaran, spesifikasi pekerjaan, volume pembangunan, serta aliran dana proyek tersebut. Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, juga perlu menindaklanjuti laporan dan bukti apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.

Pada akhirnya, pembangunan bukanlah ladang untuk memelihara praktik rente, komisi tersembunyi, ataupun transaksi di balik meja. Jabatan publik adalah amanah, bukan instrumen untuk mencari keuntungan pribadi. Kami menegaskan bahwa dugaan fee 12,5% ini harus dibuka secara terang-benderang melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang meminta harus diperiksa, siapa yang menerima harus ditelusuri, siapa yang mengetahui harus dimintai keterangan, dan siapa yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Rakyat tidak membutuhkan penjelasan normatif yang berputar-putar; rakyat membutuhkan transparansi, keberanian mengungkap fakta, dan kepastian hukum.

Baca Juga

Opini

Opini: Hidupkan Lagi PO BOX 5000! Rakyat Bingung Mengadu di Era Digital yang Bising

Opini

SINYAL KERAS: SABOTASE DARI DALAM DAN BAYANG-BAYANG NEGARA DALAM NEGARA

Opini

SUMPAH PEMUDA 2026: KEMENAG BANYUWANGI DAN KEMENAG JAWA TIMUR PERKUAT KERUKUNAN LINTAS AGAMA MELALUI GERAKAN “SARING SEBELUM SHARING”

Opini

GANDRUNG SEWU: ANGGARAN BESAR, PEMASUKAN KECIL, DI MANA LETAK KEBERHASILANNYA?

HS.