GANDRUNG SEWU: ANGGARAN BESAR, PEMASUKAN KECIL, DI MANA LETAK KEBERHASILANNYA?
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
Oleh: Pemerhati Kebijakan Publik
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | Gandrung Sewu selama ini dikenal sebagai salah satu ikon pertunjukan budaya Kabupaten Banyuwangi yang menampilkan kekayaan seni tradisional sekaligus memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat luas. Ribuan penari, kemegahan pertunjukan, serta latar belakang alam Banyuwangi menjadikan festival ini memiliki daya tarik tersendiri. Namun, di balik kemeriahan panggung dan promosi pariwisata, terdapat pertanyaan mendasar yang patut diajukan kepada pemerintah daerah: apakah besarnya anggaran yang dikeluarkan sudah sebanding dengan pemasukan dan manfaat ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat?
Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap pelestarian budaya. Sebaliknya, kecintaan terhadap budaya justru harus disertai keberanian untuk mengevaluasi cara pemerintah mengelola anggaran publik. Sebuah festival tidak cukup dinilai dari banyaknya penari, megahnya panggung, ramainya pemberitaan, atau tingginya jumlah penonton. Keberhasilan juga harus diukur melalui dampak ekonomi, peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, keberlanjutan seni tradisional, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Banyuwangi secara luas.
*Anggaran Besar Tidak Otomatis Menghasilkan Keuntungan Besar*
Persoalan utama dalam penyelenggaraan festival berskala besar adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan kemegahan acara, bukan berdasarkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika anggaran yang dikeluarkan besar, pemerintah seharusnya memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan terbuka kepada masyarakat.
Berapa total anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan Gandrung Sewu? Berapa bagian yang berasal dari APBD, sponsor, kontribusi mitra, atau sumber pendanaan lainnya? Berapa pemasukan langsung yang diperoleh? Berapa besar transaksi ekonomi yang benar-benar terjadi, dan siapa saja yang menikmati manfaatnya?
Pertanyaan tersebut penting karena uang publik bukanlah dana tanpa batas. Setiap rupiah yang digunakan untuk sebuah festival harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mendukung kegiatan kebudayaan, tetapi kewenangan itu juga membawa tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat diawasi.
Apabila biaya penyelenggaraan meningkat, sementara pemasukan langsung dan manfaat ekonomi yang terukur relatif kecil, pemerintah perlu menjelaskan struktur pembiayaan serta alasan di balik keputusan tersebut. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat akan kesulitan menilai apakah penyelenggaraan festival telah memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
*Ramai di Panggung, Bagaimana Nasib Ekonomi Rakyat?*
Salah satu alasan yang lazim digunakan untuk mendukung festival pariwisata adalah efek pengganda ekonomi atau *economic multiplier effect*. Kehadiran wisatawan diharapkan meningkatkan omzet hotel, rumah makan, pedagang kecil, transportasi lokal, penyedia jasa, perajin, dan pelaku UMKM.
Namun, dampak tersebut tidak boleh hanya menjadi asumsi promosi. Pemerintah perlu membuktikannya melalui data sebelum dan sesudah kegiatan, survei terhadap pelaku usaha, jumlah pengunjung dari luar daerah, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, serta perubahan omzet pedagang lokal.
Jika festival dipromosikan sebagai penggerak ekonomi daerah, maka manfaatnya semestinya tidak berhenti pada penyedia panggung, kontraktor, penyedia perlengkapan, atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam produksi acara. Pedagang kecil, seniman lokal, kelompok usaha masyarakat, dan warga di sekitar lokasi juga harus memperoleh kesempatan ekonomi yang adil.
Jangan sampai ribuan orang hadir menyaksikan pertunjukan, tetapi sebagian besar pedagang kecil hanya menjadi penonton dari peluang ekonomi yang dijanjikan. Jangan sampai pemerintah membanggakan tingginya jumlah pengunjung, sementara tidak ada data yang memadai untuk menjelaskan apakah kunjungan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara keramaian acara dan keberhasilan ekonomi. Keramaian merupakan indikator aktivitas, sedangkan keberhasilan ekonomi harus dibuktikan melalui nilai transaksi, distribusi manfaat, peningkatan pendapatan, serta keberlanjutan usaha setelah festival berakhir.
*Budaya Jangan Dijadikan Alasan untuk Menghindari Evaluasi*
Ada satu hal yang perlu ditegaskan: kebudayaan tidak selalu harus menghasilkan keuntungan finansial secara langsung. Pelestarian seni tradisional memiliki nilai pendidikan, sejarah, identitas, dan kebanggaan kolektif yang tidak seluruhnya dapat dihitung dengan uang.
Namun, alasan pelestarian budaya juga tidak boleh digunakan untuk menutup ruang kritik terhadap penggunaan anggaran. Justru karena Gandrung Sewu merupakan aset budaya Banyuwangi, pengelolaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta evaluasi yang objektif.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah anggaran yang digunakan telah menghasilkan peningkatan kualitas pembinaan penari, kesejahteraan seniman, regenerasi pelaku seni, dan keberlanjutan tradisi Gandrung. Jika manfaatnya hanya terkonsentrasi pada satu acara tahunan, perlu dipertimbangkan apakah pola pembiayaan tersebut sudah menjadi pilihan yang paling efektif.
Dana kebudayaan harus mampu membangun ekosistem seni, bukan sekadar membiayai pertunjukan. Pembinaan sanggar, pendidikan seni bagi generasi muda, pemberdayaan seniman, dokumentasi budaya, dan pengembangan produk ekonomi kreatif seharusnya menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Dengan demikian, kritik terhadap anggaran Gandrung Sewu bukan berarti merendahkan kebudayaan Banyuwangi. Kritik tersebut merupakan tuntutan agar pelestarian budaya dikelola secara lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang lebih luas.
*Transparansi Anggaran Adalah Hak Masyarakat*
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membuka informasi yang relevan mengenai perencanaan dan realisasi anggaran Gandrung Sewu. Informasi tersebut setidaknya meliputi total biaya penyelenggaraan, sumber pendanaan, rincian komponen belanja, kontribusi sponsor, jumlah pengunjung, pemasukan langsung apabila ada, serta hasil evaluasi dampak ekonomi.
Perlu pula dibedakan antara pemasukan langsung penyelenggara dan dampak ekonomi tidak langsung bagi daerah. Pajak, transaksi hotel, penjualan makanan, dan belanja wisatawan tidak otomatis menjadi pemasukan penyelenggara. Sebaliknya, seluruh transaksi ekonomi di sekitar acara juga tidak boleh diklaim sebagai pendapatan tambahan yang sepenuhnya disebabkan oleh festival tanpa metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan besar sedangkan pemasukan langsung kecil, kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Pemerintah dapat menerangkan bahwa tujuan festival memang bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi tetap harus menunjukkan manfaat publik yang terukur sebagai dasar pembenarannya.
Evaluasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila pertanyaan tentang anggaran dan hasil kegiatan tidak dijawab dengan data, ruang publik akan dipenuhi spekulasi yang sebenarnya dapat dihindari melalui transparansi.
*Saatnya Mengubah Orientasi: Dari Kemegahan Menuju Kemanfaatan*
Ke depan, penyelenggaraan Gandrung Sewu perlu menggunakan pendekatan yang lebih terukur. Pemerintah dapat menetapkan indikator kinerja sejak awal, seperti target keterlibatan UMKM lokal, persentase pengadaan dari pelaku usaha Banyuwangi, peningkatan pendapatan seniman, jumlah wisatawan yang menginap, serta estimasi belanja wisatawan yang dihitung dengan metode yang transparan.
Pemerintah juga perlu membandingkan beberapa skenario anggaran. Apakah festival dengan biaya lebih rendah dapat menghasilkan manfaat budaya yang setara? Apakah dukungan sponsor dan kemitraan swasta dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas pertunjukan? Apakah sebagian dana dapat dialokasikan untuk program pembinaan seni yang berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghentikan Gandrung Sewu, melainkan untuk memastikan bahwa festival ini terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak uang yang dibelanjakan atau seberapa megah pertunjukan diselenggarakan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa besar manfaat yang dihasilkan, bagaimana manfaat itu didistribusikan, dan apakah masyarakat memperoleh nilai tambah yang nyata.
*Jangan Hanya Menghitung Penonton, Hitung Juga Manfaatnya*
Gandrung Sewu adalah kebanggaan budaya Banyuwangi. Namun, kebanggaan itu harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab publik. Besarnya anggaran menuntut besarnya pula tanggung jawab untuk menjelaskan hasil dan manfaatnya.
Apabila muncul dugaan bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh, pemerintah sepatutnya menjawabnya melalui data, bukan sekadar slogan promosi pariwisata. Sebelum menyimpulkan bahwa festival ini gagal, masyarakat juga berhak memperoleh angka yang terverifikasi mengenai biaya, penerimaan, dampak ekonomi, dan manfaat kebudayaannya.
Pemerintah daerah perlu berani melakukan evaluasi secara terbuka, independen, dan objektif. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pemborosan atau ketidakefisienan, perbaikan harus dilakukan. Jika manfaat budaya dan ekonomi ternyata besar, manfaat tersebut juga perlu dibuktikan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.
Pada akhirnya, pertanyaan bagi pemerintah bukan sekadar apakah Gandrung Sewu berlangsung meriah, melainkan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan telah menghasilkan manfaat publik yang layak.
Sebab, kemegahan panggung hanya berlangsung sesaat, sedangkan tanggung jawab terhadap uang rakyat berlangsung sepanjang waktu. Budaya harus tetap lestari, pariwisata harus terus berkembang, dan masyarakat harus memperoleh manfaat yang nyata.
*Gandrung Sewu boleh menjadi panggung kebanggaan Banyuwangi, tetapi pengelolaan anggarannya harus tetap menjadi urusan pertanggungjawaban publik.*
Herman Sjahthi, S.H., M.Pd., M.Th., CBC.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
