Presiden Sudah Tidak Percaya Lagi Teleponnya Aman, Setelah Presidennya Sendiri Disadap Jenderal-nya Sendiri
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
*Oleh: Agus Pengamat Politik*
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | JAKARTA - Ini bukan lagi imbauan. Ini peringatan keras seorang Presiden yang sudah dikhianati oleh alat negaranya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menteri-menterinya: *Jangan membahas hal-hal rawan lewat telepon selama kunjungan kerja ke luar negeri.*
Presiden mempersilakan para menteri menghubunginya jika ada hal urgent. Tapi dengan satu syarat mutlak: *Jaga kerahasiaan dalam komunikasi.*
Kenapa Presiden sampai bicara seperti ini? Jawabannya setajam silet.
Karena Presiden sudah tahu, telepon di negeri ini tidak lagi aman. Karena nomor telepon Presiden sendiri pernah masuk ke dalam sistem sadap LIMS milik Polri tanpa prosedur, tanpa surat penyidik, tanpa Laporan Polisi.
*TIGA JENDERAL ITU BUKTINYA.*
Masih ingat? Bareskrim baru saja menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka penyadapan ilegal: LSP, ASN, EH.
Mantan Kapolri, Kadivkum, dan Widyaiswara Sespim.
Mereka diduga menyadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha. Lalu pada Oktober 2026, mereka diduga menghapus file log-nya untuk menghilangkan jejak.
Kalau Presiden saja bisa disadap, apalagi menteri?
Kalau Kapolri saja bisa menyadap Presidennya, siapa lagi yang bisa dipercaya?
*INI SINYAL BAHAYA UNTUK NEGARA*
Perintah Prabowo ini bukan soal teknis telepon. Ini soal *krisis kepercayaan* di lingkar kekuasaan.
Presiden sedang berkata secara terbuka kepada dunia: _"Saya tidak percaya lagi sistem komunikasi kita aman dari pengkhianat di dalam."_
Bayangkan. Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi TNI, harus mengingatkan menterinya untuk hati-hati bicara di telepon, di negaranya sendiri.
Itu tamparan keras bagi institusi yang seharusnya menjaga negara, bukan mengintai negara.
*PERTANYAAN TAJAM:*
1. Kalau Presiden saja harus waspada bicara lewat telepon, bagaimana nasib rakyat kecil yang teleponnya bisa disadap kapan saja tanpa mereka tahu?
2. Siapa yang menjamin sistem LIMS sekarang sudah bersih? Sudahkah diaudit total? Atau masih ada nomor-nomor lain yang masih disadap sampai hari ini?
3. Apakah hanya 3 jenderal ini saja pelakunya? Atau masih ada tangan-tangan lain yang belum terungkap?
*PENUTUP:*
Prabowo sudah bersikap benar. Di tengah kunjungan kerja ke luar negeri, beliau memilih waspada, bukan lengah. Beliau memilih menjaga rahasia negara, bukan mengumbarnya lewat telepon yang sudah bocor.
Tapi tugas belum selesai. Perintah Presiden ini harus diikuti dengan pembersihan total.
Jangan hanya menteri yang disuruh hati-hati.
Tapi para penyadap yang mengkhianati negara harus dihukum setimpal. Jangan sampai hanya jadi tontonan, lalu menguap begitu saja.
Karena kalau Presiden saja tidak aman di negerinya sendiri, maka tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang aman.
*Indonesia bukan milik pejabat serakah dan korup. Indonesia milik semua masyarakat.*
*- Agus Pengamat Politik-*
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
