Cuaca
Memuat cuaca...
Peristiwa

Kemiskinan Banyuwangi Terjun ke 5,6 Persen! Rekor Terendah Sejak 2004, 8.560 Warga Keluar dari Kemiskinan

Kemiskinan Banyuwangi Terjun ke 5,6 Persen! Rekor Terendah Sejak 2004, 8.560 Warga Keluar dari Kemiskinan
Traktir!

Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.

 

RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | BANYUWANGI – Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan tren penurunan signifikan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berhasil mencatatkan capaian menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Banyuwangi pada 2026 turun menjadi 5,6 persen, sekaligus menjadi angka terendah sejak 2004.

Gempur rokok

 

Capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani.

 

Dalam kurun waktu lima tahun, angka kemiskinan Banyuwangi mengalami penurunan cukup tajam. Pada 2021, persentase penduduk miskin masih berada di angka 8,07 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2023, 6,54 persen pada 2024, dan 6,13 persen pada 2025.

 

Memasuki 2026, angka kemiskinan kembali terkoreksi menjadi 5,6 persen. Penurunan sebesar 0,53 poin persentase dalam setahun ini menjadi sinyal positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat Banyuwangi.

 

Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, mengungkapkan bahwa penurunan tersebut tidak hanya tercermin dari persentase kemiskinan, tetapi juga dari berkurangnya jumlah penduduk miskin.

 

Berdasarkan data Maret 2026, jumlah penduduk miskin Banyuwangi tercatat sebanyak 91.570 orang. Angka ini berkurang 8.560 orang dibandingkan Maret 2025.

 

Menurut Abdus Salam, perbaikan kondisi kemiskinan juga terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

 

“Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),” jelasnya, Selasa (3/11/2026).

 

Ia menjelaskan, Indeks P1 mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks P2 menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

 

Kedua indikator tersebut menjadi instrumen penting untuk melihat apakah kondisi masyarakat miskin benar-benar mengalami perbaikan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

 

Abdus Salam menambahkan, perubahan angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai faktor. Mulai dari perkembangan pendapatan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, aktivitas ekonomi, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok.

 

Ia menekankan bahwa stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor krusial. Pasalnya, kebutuhan makanan memiliki porsi besar dalam penghitungan garis kemiskinan.

 

Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, menjadi pekerjaan penting agar tren penurunan kemiskinan tidak berhenti di tengah jalan.

 

Empat Strategi Banyuwangi Tekan Kemiskinan

 

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta berbagai elemen lainnya dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong perbaikan kesejahteraan warga.

 

Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi terus memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui empat strategi utama.

 

Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.

 

Salah satu program yang dijalankan adalah Banyuwangi Berbagi. Program ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan data by name by address.

 

Selain itu, terdapat program Rantang Kasih yang memberikan makanan bergizi setiap hari kepada lansia miskin yang hidup sebatang kara.

 

“Bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” kata Ipuk.

 

Strategi kedua diarahkan pada peningkatan keberdayaan dan pendapatan masyarakat. Pemkab Banyuwangi mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu berkembang melalui program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, hingga fasilitasi ongkos kirim gratis bagi UMKM.

 

Langkah ini diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

 

Strategi ketiga adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

 

Pemerintah daerah mendorong agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda Banyuwangi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

 

“Kita dorong mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa,” jelas Ipuk.

 

Tak hanya pendidikan formal, Pemkab Banyuwangi juga menghadirkan program Banyuwangi Ayo Kursus. Program tersebut menyediakan pelatihan keterampilan gratis serta bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha mandiri.

 

Penurunan angka kemiskinan Banyuwangi menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, keberlanjutan tren positif tersebut tetap membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, serta pengawasan agar berbagai program bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

 

Dengan angka kemiskinan yang kini berada di level 5,6 persen, tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak masyarakat Banyuwangi mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. (silvi) 

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN

">