LKHAI Perkuat Kajian dan Advokasi Hukum, Kedepankan Fakta demi Keadilan Masyarakat
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Radar Blambangan dengan traktir.
RADARBLAMBANGANNEWS.COM, | SURABAYA, – Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kajian hukum berbasis fakta, profesionalitas, dan independensi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak masyarakat, memperkuat kualitas penyelesaian sengketa, serta mendorong terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LKHAI, Muhammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., saat memimpin rapat perdana organisasi di Surabaya, Kamis (29/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kelembagaan sekaligus merumuskan strategi pengembangan layanan kajian dan advokasi hukum bagi masyarakat.
Menurut Syarifudin, setiap persoalan hukum harus ditangani melalui proses pemeriksaan yang cermat, analisis peraturan perundang-undangan yang menyeluruh, serta penilaian objektif terhadap fakta dan bukti yang tersedia.
"Pendekatan tersebut kami arahkan untuk mengedepankan pemeriksaan bukti secara teliti, analisis peraturan perundang-undangan yang komprehensif, serta penilaian yang objektif sebelum menentukan langkah pendampingan maupun penyelesaian sengketa," ujar Syarifudin.
Ia menilai, pendekatan berbasis fakta menjadi fondasi penting agar langkah advokasi tidak hanya bertumpu pada asumsi atau klaim sepihak, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kajian Hukum Sistematis Jadi Dasar Penentuan Strategi
Penguatan kajian hukum LKHAI juga merujuk pada materi Kajian Hukum dan Advokasi Hukum yang disusun akademisi hukum, Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum. Materi tersebut menekankan pentingnya analisis yang sistematis untuk membangun argumentasi hukum yang terukur, baik secara akademis maupun dalam penerapannya di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, kajian hukum dilakukan melalui sejumlah tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi persoalan, penelitian dan analisis hukum, hingga penyusunan pendapat hukum atau legal opinion.
Pada tahap identifikasi, tim melakukan pemeriksaan terhadap fakta di lapangan, dokumen autentik, serta keterangan dari para pihak yang berkepentingan. Proses ini diperlukan untuk memperoleh gambaran persoalan secara utuh sebelum menentukan langkah hukum yang tepat.
Selanjutnya, tim menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan terkait, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi penyelesaian perkara sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing kasus.
Syarifudin menjelaskan, penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui proses pengadilan. Jalur nonlitigasi, seperti negosiasi dan mediasi, dapat menjadi alternatif sepanjang sesuai dengan karakter perkara, kesepakatan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
"Tujuan kajian hukum bukan sekadar menentukan jalur penyelesaian, melainkan memastikan setiap langkah memiliki dasar yang kuat dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan," demikian arah penguatan advokasi yang dikembangkan LKHAI.
Perluas Pendidikan Hukum dan Kompetensi Anggota
Selain memperkuat analisis perkara, LKHAI juga merencanakan program pengembangan kelembagaan jangka panjang. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan hukum, penguatan kompetensi profesional anggota, serta pengembangan kerja sama strategis dengan berbagai lembaga terkait.
Langkah ini diarahkan untuk memperluas kontribusi LKHAI dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan hukum, termasuk hukum bisnis, perlindungan hak konsumen, persoalan keperdataan, dan peningkatan kesadaran hukum secara umum.
Melalui program tersebut, LKHAI berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukumnya, sekaligus mengetahui pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
Penguatan kapasitas anggota juga dinilai penting agar layanan advokasi dapat berjalan secara profesional, mengikuti perkembangan regulasi, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Integritas dan Independensi Menjadi Prinsip Utama
Di tengah upaya memperluas layanan, Syarifudin mengingatkan bahwa advokasi hukum harus dijalankan secara bertanggung jawab. Setiap aduan yang diterima perlu diperiksa secara berimbang dengan memperhatikan kelengkapan bukti, asas praduga tak bersalah, serta hak seluruh pihak untuk memberikan keterangan.
Ia menegaskan, proses advokasi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan, mengintimidasi, atau merugikan pihak lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
"Integritas, profesionalitas, independensi, kepatuhan terhadap hukum, serta perlindungan kerahasiaan informasi adalah prinsip mutlak yang harus dipegang teguh. Prinsip ini kami junjung tinggi untuk memastikan advokasi tidak disalahgunakan sebagai sarana tekanan, intimidasi, maupun tindakan lain yang melanggar hukum," tegasnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokasi sangat bergantung pada konsistensi dalam menjaga etika, objektivitas, dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendampingan.
Karena itu, setiap penanganan perkara harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum para pihak, tanpa mengabaikan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keadilan Substantif Jadi Tolok Ukur Keberhasilan
Syarifudin menambahkan, keberhasilan advokasi hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang dimenangkan di pengadilan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari kemampuan proses hukum dalam melindungi hak-hak para pihak, memastikan prosedur berjalan sebagaimana mestinya, serta mendorong tercapainya keadilan substantif.
Menurutnya, pendekatan yang mengutamakan fakta, analisis yang komprehensif, dan integritas kelembagaan merupakan bagian penting dalam membangun layanan advokasi yang dapat dipercaya masyarakat.
Melalui penguatan organisasi dan pengembangan kompetensi tersebut, LKHAI berupaya mengambil peran dalam meningkatkan literasi hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kajian dan pendampingan hukum yang profesional.
Dengan demikian, penguatan kajian hukum diharapkan tidak berhenti pada penyusunan argumentasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan hukum yang berimbang, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
Caption Foto 1: Jajaran pengurus Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) berdiskusi dalam suasana akrab di Surabaya, Kamis (29/10/2026), sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi organisasi.(Im)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Radar Blambangan dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Radar Blambangan namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Radar Blambangan.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
